Apa iya, anak kedua harus bayar “lawuh” nya sendiri?

Melihat proses demokrasi di kampus kita, maka menurut hemat penulis, akhir-akhir ini mahasiswa sedang senang-senangnya berdemonstrasi. Apakah ini tanda bahwa reputasi Unnes lebih baik? Jawabannya bisa iya, bisa tidak.

Mahasiswa menggunakan demonstrasi sebagai jalan terakhir menyelesaikan polemik di kampus. Ketika mahasiswa melakukan demonstrasi, dapat dikatakan “ada yang tidak beres!”

Senin, 5 Juni 2017, beberapa mahasiswa telah menandai kalender mereka dengan memberi catatan: besuk pukul delapan, mengenakan almamater, “kuliah” di Rektorat: menuntut pencabutan SK Rektor tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unnes tahun 2017 yang berbayar!

Padahal kita semua mafhum, di bulan Ramadhan yang penuh kedamaian, dan keberkahan ini, rasanya kok gimana gitu kalau ada orang teriak-teriak. Jujur, penulis tak tega. Apalagi kalau persoalan tersebut sebenarnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Sambil puasa, masalah dapat diselesaikan.

Ibarat ketika ada mbak-mbak yang sedang “merah” di hari pertama, lalu kakinya terinjak, spontan, pasti teriak! Awwww!! ya kan? Kalau saya, yang notabennya orang jawa tulen, berjiwa pancasila juga “alusan”, pasti bilang: “Nuwun sewu mas, maaf, kaki saya anu.. eumm.. itu..,” Itu yang saya maksud, cara “alusan” dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah.

Sejatinya, mukadimah persoalan berawal dari hadirnya Permenristekdikti No. 39 Pasal 9 Tahun 2016 menyusul Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2017 tentang biaya KKN yang harus ditanggung oleh mahasiswa, di tengah kampus.

Menyitir laporan www.linikampus.com (27/4), pelaksanaan KKN tahun ini memerlukan biaya antara lain: Pembekalan KKN Rp. 35.000,-; Rakor kabupaten I dan II Rp. 20.000,-; Perlengkapan DPL (Jaket dan Topi) Rp. 10.000,-; Operasional Penerjunan, Monitoring, Evaluasi I, II, III dan Penarikan KKN Rp. 230.000,-; Perlengkapan KKN Mahasiswa (Jaket, Topi, Buku panduan dan individual, dan asuransi) Rp. 125.000,-; serta Transportasi, dan Komunikasi Penerjunan dan Penarikan Rp. 160.000,-. Dua biaya terakhir inilah yang rencananya harus dibayarkan lagi oleh mahasiswa dengan total sebesar Rp. 285.000,-. Sisanya masih sama seperti tahun lalu, diambil dari uang UKT yang dibayarkan mahasiswa.

Kebijakan ini tentu tidak bisa dikatakan buruk. Akan tetapi, ada baiknya bila kampus mengkaji lagi kebijakan ini supaya pelaksanaan KKN 2017 bersifat adil dengan pelaksanaan KKN tahun lalu. Apalagi, universitas lain pun, banyak yang tidak merubah kebijakan KKN dan tidak membebankan biaya lagi ke mahasiswa selain uang kuliah “tunggal”, yang dibayarkan mahasiswa tiap semester.

Polemik KKN berbayar seolah seperti, sebuah keluarga yakni bapak, ibu, kakak dan adik sedang makan di warung makan. Menu yang tersaji yakni nasi dan lawuh. Namun, ketika uang bapak kurang, apa iya ada yang harus dikorbankan? Anak kedua hanya dibayari nasinya saja, dan membayar lawuhnya sendiri, misalnya?

Syahdan, menurut  penulis, keterbukaan pihak kampus pada mahasiswa merupakan jalan utama untuk menyelesaikan persoalan. Memberi ruang mahasiswa untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan sebagai “manusia” seutuhnya. Menampung saran-saran yang selama ini dilontarkan beberapa pihak pun harus menjadi prioritas yang mendasari sah-nya kebijakan ini. Unnes adalah lingkungan tempat tinggal bersama. yang manusia, yang hidup, yang memiliki akal. Semuanya berhak  atas kehidupan.

Penulis yakin, kejujuran dan keterbukaan mampu membuat kedua belah pihak sama-sama enak.

Seperti halnya saat kita jujur dengan analogi keluarga yang sedang makan di warung tadi, dapat ditemui satu titik penyelesaian, “Maaf ya, semuanya, karena uang bapak kurang, maka kita makan seadanya saja ya.” Bagi saya, ungkapan itu lebih arif.

Saya yakin karena kearifan tersebut, tidak ada satupun anggota keluarga yang tega “sambat” kepada bapaknya, bila sang bapak sudah bilang begitu.

“Tapi apa daya jika seorang bapak tidak bisa memberikan keputusan terbaik bagi keluarganya. Seorang kepala keluarga semestinya dapat membela, mengayomi dan menyejahterakan keluarganya supaya impian menjadi keluarga bahagia lebih sempurna, bukan?

Maaf, gagasan ini muncul karena hati nurani saya yang menuntut. Jika tidak segera diselesaikan, maka hati nurani saya akan bisa lebih “sambat” .. (Astaghfirrulah).

Saya seperti pahlawan kesiangan saat menuliskan opini ini. Isunya kapan, nulisnya kapan. Tapi, apa daya, karena nurani sudah bicara, mau gimana lagi? heheh.. Saya, dan pahlawan-pahlawan kesiangan yang lain pun sempat rembug omong-omong kosong memikirkan solusi terdekat yang dapat kita upayakan bersama. (halah! sok banget kan? )

Karena salah satu fasilitas yakni Perlengkapan KKN Mahasiswa (Jaket, Topi, Buku panduan dan individual, dan asuransi) Rp. 125.000. Jika gerakan ini diinisiasi, saya kira walaupun tidak sampai seribu, setidaknya apa salahnya jika mahasiswa angkatan 2013 ingin membantu adik-adiknya yang keresahan ini? 125 ribu, lumayanlah.

Era digital sudah menjadi napas kehidupan. Tak pelak, jika Unnes mengikuti arus tren ini: membagikan buku panduan dan individu dan diolah dengan cara online. Buku dan laporan yang sudah terkumpul juga tidak akan memenuhi ruang arsip. Sambil menyelam minum air, bayangkan, jika 6.356 mahasiswa angkatan 2014 (kecuali PPS) ternyata bisa menghemat kertas sebanyak perhitungan, setara dengan menanam 20 pohon, lho? percaya tidak?

Aksi 667 ini, berangsur membuahkan hasil, per pukul 13.00, informasi dari kawan saya, aktivis BEM KM juga, Harist Ahmad Muzaki, dalam akunya menyebutkan, biaya transportasi dan Komunikasi Penerjunan Harus bisa ditanggung oleh Unnes. Hemat saya, tentang janji tidak usah banyak dibahas. Karena janji tidak boleh banyak diobral dan dibahas, tapi dilaksanakan! Kami tunggu! 160ribu, lumayanlah.

Secara etika, memang mengusulkan untuk mengenakan jaket tahun ke lalu ke bapak-ibu DPL agaknya kurang sopan. Namun, jika sudah dalam kondisi darurot semacam ini, itung-itunglah bapak dan ibu DPL mengubah orientasi demi membantu mahasiswanya yang sedang risau ini. Karena penulis sangat menghargai kerja bapak-ibu DPL untuk membimbing, untuk urusan yang satu ini, kami mohon untuk direnungkan kembali. (salim.) 10 ribu rupiah, mendinglah.

Biaya terbesar tanggungan mahasiswa  dalam KKN yakni kegiatan evaluasi yakni 230 ribu rupiah. Terperinci untuk kegiatan evaluasi satu, evaluasi dua, dan evaluasi tiga. Saya yakin kegiatan evaluasi ini tidak merata. Buktinya, ada kawan saya yang tidak melaksanakan kegiatan evaluasi satu dan tiga. Hanya mengumpulkan buku individu dan laporan.

Kegiatan KKN memiliki jenis beragam. KKN alternatif, lokasi, dan kebangsaan. Evaluasi KKN Penting, untuk memonitoring perkembangan hasil pemberdayaan. Saat hasil KKN membuahkan hasil, akan membawa nama baik Unnes. Berbekal nama baik Unnes,  mahasiswa sudah dewasa untuk menentukan kehidupan di masyarakat, mahasiswa paham apa yang semestinya dilakukan mana yang tidak. Percayalah.

Kak, Doakanlah Adik, supaya tuntutan KKN tak terbayar terpenuhi. Pada akhirnya, kelancaran pelaksanaan KKN Unnes 2017, masih merupakan doa kita bersama. Apapun keputusan yang nantinya dihasilkan, semoga teman-teman yang akan melaksanakan KKN di tahun ini bisa maksimal dalam melaksanakan tugas pengabdian untuk masyarakat. Amin.

Namanya juga pahlawan kesiangan. Namun, apa yang saya tuliskan adalah hasil pemikiran pagi-pagi. Masih segar, dengan kepala dingin, sedingin embun.