Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak yang besar terhadap bidang kesehatan dan ekonomi global, namun juga memberikan dampak yang besar di bidang pendidikan. Dilansir dari tempo.co (19/4) bahwa Organisasi Pendidikan, Keilmuwan,dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa atau UNESCO menyebut bahwa hingga 850 juta lebih siswa di seratus dua negara terganggu kegiatan sekolahnya dan terancamnya hak hak
Perpanjangan kuliah daring dan pelayanan umum masa pandemik Covid-19 Universitas Negeri Semarang (Unnes) menuai tanggapan dari mahasiswa. Melalui media sosial, mahasiswa menuntut pengembalian Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau bantuan pelaksanaan kuliah daring. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unnes menanggapi reaksi mahasiswa dengan menyebarkan formulir aspirasi. Selain itu, baik BEM KM maupun BEM Fakultas
Universitas Negeri Semarang (Unnes) atas nama Wakil Rektor Bidang Akademik, Zaenuri, mengeluarkan surat pemberitahuan pengisian evaluasi layanan pembelajaran daring (30/3). Hal ini merupakan tindak lanjut dari audiensi antara Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM KM) Unnes dan wakil rektor bidang akademik pada 24 Maret 2020 lalu. Surat tersebut ditujukan untuk Dekan dan Plt. Direktur Pascasarjana Unnes yang
Perguruan tinggi di Indonesia mulai memberikan tanggapan terhadap kasus COVID-19 yang telah ditetapkan World Health Organization (WHO) sebagai Pandemi Global. Data terbaru dirilis dari Detik.co yang disampaikan Achmad Yurianto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, jumlah kasus positif Corona di Indonesia (13/3) melonjak menjadi 69 orang. Empat orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Banyak perguruan tinggi merespons
Universitas Negeri Semarang (Unnes) melalui Surat Edaran nomor B/141/UN37/WS/2020 Tentang Kesiapsiagaan Mencegah COVID-19 (Corona Virus Disease-2019) menyatakan imbauan tekait merebaknya wabah COVID-19. Surat tersebut berisi 6 poin yang ditujukan bagi segenap sivitas akademika Unnes dalam upaya pencegahan penyebaran virus dan bersifat Amat Segera. Surat edaran ini keluar setelah adanya pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,