Rakyat Jawa Tengah Melawan (Rajam) menganggap audiensi yang dilakukan dengan pemerintah hanya formalitas. Hal inilah yang membuat mereka enggan duduk bersama dengan DPRD Jateng saat demonstrasi tolak Omnibus Law, Rabu (11/3). “Diskusi hanya berujung menjadi tumpukan kertas di meja,” tutur M. Abidin, Koordinator Lapangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Semarang. Abidin memberikan keterangan lebih
DPRD Jawa Tengah berjanji akan membawa poin-poin tuntutan buruh ke DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Yudi Indras Wiendarto, anggota Komisi E DPRD Jateng saat audiensi dengan massa buruh yang berdemonstrasi di depan Kantor DPRD, Rabu (11/3). Dalam audiensi tersebut setidaknya ada dua poin yang disepakati oleh pihak DPRD. Pertama, kesediaan untuk membuat surat rekomendasi
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Jawa Tengah berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu (11/03). Dalam aksi tersebut, KSBSI memprotes rencana kebijakan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang sedang digarap pemerintah. “Hari ini kita akan menyuarakan buruh Jawa Tengah untuk menolak Omnibus Law. Aksi ini didukung oleh seluruh elemen soal penolakan,” tegas Wahyu Dito,