Keresahan sivitas akademika Fakultas Hukum (FH)
Unnes sempat muncul saat mencuat kabar penutupan Fakultas tersebut. Rencana
penutupan tersebut ditengarai karena tidak adanya program studi kependidikan di
Fakultas tersebut.
Dekan FH Unnes Sartono Sahlan menyatakan, kabar
tersebut tidak benar. “Tidak ada surat keputusan dari Kemendikbud yang
menyatakan penutupan Fakultas Hukum Unnes karena tak memiliki prodi
kependidikan,” terangnya ketika ditemui di kantornya Senin, (9/6).
Perubahan status Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(IKIP) Semarang menjadi Universitas Negeri Semarang membawa dampak dan
konsekuensi besar. Salah satunya, Unnes 
tidak hanya memiliki peran sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
(LPTK) saja, tapi juga dalam pembukaan prodi nonkependidikan.
“Berbeda dengan institut yang hanya terkonsentrasi
pada satu bidang, universitas boleh mengembangkan bidang pendidikan maupun nonkependidikan,”
lanjut Sartono.
Prodi Ilmu Hukum awalnya merupakan bagian dari
Fakultas Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan surat keputusan Rektor Unnes Nomor
119/0/2207 pada 30 November 2007, prodi Ilmu Hukum mengalami peningkatan status
menjadi Fakultas.
”Pendirian Fakultas Hukum bertujuan untuk
menciptakan kemandirian, guna meningkatkan kualitas dan mutu universitas,”
tandasnya. Ika.