“Kami merasa tidak enak hati untuk menerima
beasiswa yang anggaran dananya berasal dari masyarakat yang salah satunya
berwujud SPI. Berbeda kalau datangnya dari pemerintah, karena itu memang
kewajiban. Jangan sampai hal ini menjadi kontradiktif, dikira PPA akan
selamanya tidak ada,” kata Ahmad Fauzi, Presiden Mahasiswa Unnes.
Hal ini diungkapkan Ahmad Fauzi terkait pembatalan
penerapan Sumbangan Pengembangan Institisi (SPI) yang resmi diputuskan pada
audiensi sore ini, Senin (30/5) di Gedung Rektorat lantai empat. Putusan
dibacakan secara langsung oleh Rektor Unnes di depan seluruh LK Unnes seperti dalam
Surat edaran rektor nomor UN37/DT/2016.  
Sebagai konsekuensi atas pertimbangan
tersebut, Unnes melakukan revisi anggaran bidang kemahasiswaan maupun bidang
lainnya dan melakukan penataan pembayaran dan mekanime banding uang kuliah
tunggal (UKT).
“Sebuah
tuntutan harus dengan komitmen, hak diminta ada juga kewajiban. Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa
kepada pengelola dan apa yang menjadi harapan pengelola kepada mahasiswa, saya
pikir memang sah. Tinggal yang terpenting bagaimana kita mengawal
keterbukaan informasi tangan pengelola kampus kita maksimalkan. Kita juga
bersyukur tuntutan mahasiswa dipenuhi terkait tidak ada diberlakukannya pungutan
lain atau SPI. Saya mengapresiasi Unnes yang tetap
berpegang teguh pada semangat diberlakukannya tujuan awal UKT, yaitu
ketunggalan pada biaya,” tutur Akhmad Fauzi.

Ditemui secara terpisah di sela-sela acara
audiensi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Bambang Budi Raharjo menghimbau untuk
tidak ada demonstrasi lagi di wilayah kampus. [Zur’atul, Yunita]