Hari ketiga Rakernas IMAKIPSI (30/03) [Doc. Eva] |
Enam mahasiswa berdiri di depan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia (IMAKIPSI). Mereka menyebut diri sebagai Tim Advokasi Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pusat. Gedung PKMU lantai 2 menjadi saksi. Rabu, (30/3) semua ini bermula dari kegelisahan isu pemerataan sistem pendidikan di Indonesia.
Bermula salah seorang mahasiswa beralmamater biru mengambil alat pengeras suara kemudian berdiri di depan para peserta. Ia memanggil satu per satu mahasiswa lain untuk melengkapi formasi. Mereka hendak memaparkan program kerja.
“Berikut adalah program kerja yang telah kami susun. Program kerja ini tidak serta merta atas putusan Tim Advokasi, melainkan tampungan aspirasi dari seluruh peserta,” ujar mahasiswa yang mengaku sebagai Koordinator Tim.
Setelah dibuka, pengeras suara ia serahkan kepada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang ia amanahi sebagai juru bicara (jubir). Tiba-tiba suasana yang semula riuh, menjadi hening saat Si Jubir mulai menampakkan wajah yang serius.
“Program kerja yang pertama, IMAKIPSI Pengawasan. Diproses dengan cara diskusi, mengumpulkan data, audiensi dan berakhir pada aksi, program ini bertujuan untuk menghimpun isu-isu pendidikan di daerah yang bersifat bottom up,” ujar mahasiswa beralmamater hijau tua itu.
Progja ke dua yakni Sarasehan Pendidikan Indonesia rencana akan dilaksanakan serentak pada 25 November 2016 mendatang, program ketiga ialah publikasi isu yang dikemas dalam Penerbitan Buletin dan Buku, keempat adalah Bank Data untuk menampung isu-isu pendidikan.
Setelah pemaparan, Tim Advokasi menawarkan kepada peserta untuk memberikan tanggapan Ada beberapa mahasiswa yang responsif. Salah satu peserta, seorang mahasisia menyanggah bahwasannya program kerja menulis tumpang tindih dengan progja Divisi Infokom, mahasiswa lain mempertanyakan tentang parameter keberhasilan, dan ada pula yang mempertanyakan tentang legalitas IMAKIPSI.
Tanggapan lain disampaikan Malikul, Mahasiswa UIN Bandung di luar forum, mengaku isu kurikulum 2013 adalah isu yang segera untuk digawangi oleh Tim Advokasi karena banyak sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat atas masih ada yang menggunakan kurikulum 2006, tidak rata.
“Ini adalah salah satu tugas IMAKIPSI untuk mengawal program perencanaan pemerintah terhadap penerapan kurikulum yang ada. Kurikulum di Indonesia perlu pembenahan dan evaluasi yang mendalam. Mana yang kurang dan mana yang perlu ditambah,” terangnya.