Kabar Kilas Uncategorized

Walhi Jabar Tegaskan Peran Zero Waste, Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan

Tangkapan layar poster kegiatan yang diungggah di kanal Instagram @/ypbb.id dan @/walhi.jabar pada, Jumat (17/01/2025)
Tangkapan layar poster kegiatan yang diungggah di kanal Instagram @/ypbb.id dan @/walhi.jabar pada, Jumat (17/01/2025)

Koordinator Humas & Relawan Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) bersama dengan Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat mengadakan siaran langsung Instagram pada Jumat (17/01/2025). Acara yang bertajuk “Peran Zero Waste dalam Mewujudkan Sistem Pangan Berkelanjutan” ini menjadi wadah diskusi pentingnya zero waste sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sampah.

Peran zero waste dalam mewujudkan sistem pangan berkelanjutan disorot dalam diskusi kali ini. Hal ini penting untuk mengonsumsi makanan yang tidak berdampak buruk bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Suksesnya gerakan zero waste tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah, sebagai pelayan publik, memegang peran krusial karena harus menyusun kebijakan untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jabar, Wahyudin Iwang mengungkapkan kekhawatirannya tentang kebijakan pemerintah yang menurutnya belum serius dalam menangani masalah sampah dan ketahanan pangan. Kebijakan yang diterapkan di tingkat desa maupun daerah belum menunjukkan upaya yang signifikan. Salah satu masalah yang diangkat adalah ketidakjelasan aturan mengenai tanggung jawab produsen terhadap kemasan produk yang mereka hasilkan.

“Apakah pernah terpikirkan ke mana perginya minuman di Indomaret atau Alfamart? Bahkan saya pernah melihat langsung di lapangan, makanan dan minuman tersebut dibuang begitu saja, tanpa ada sanksi atau teguran terhadap praktik-praktik tersebut,” kata Iwang.

Menanggapi masalah sampah, Iwang menegaskan bahwa penerapan sistem zero waste sangat penting untuk mengurangi dampak buruk sampah yang semakin parah, terutama di Jawa Barat. Ia mengatakan, YPBB dan WALHI telah mengusulkan agar pemerintah menerapkan konsep zero waste, termasuk dengan melarang sampah organik masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sari Mukti dan mengurangi penggunaan kantong plastik secara signifikan. Namun, sayangnya, usulan ini sering diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum siap atau kurang serius dalam menangani masalah sampah yang terus berkembang.

Iwang juga menyoroti tidak adanya kebijakan yang melibatkan kelompok-kelompok penting, di antaranya adalah petani, nelayan, masyarakat adat, dan masyarakat desa dalam kebijakan ketahanan pangan. Ia mengingatkan bahwa kelompok-kelompok ini, baik laki-laki maupun perempuan, sering terabaikan meskipun mereka memiliki kontribusi yang besar terhadap ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam dua tahun terakhir, YPBB telah menanggapi isu ini dengan merujuk pada lima pilar Jokowi yang menjadi fokus pemerintahan pada saat itu.

Lebih lanjut, Iwang mengkritik cara pemerintah menangani masalah sampah yang tidak efektif. Ia menilai bahwa rencana pemerintah untuk mendatangkan teknologi pengelolaan sampah dengan menggunakan utang justru berisiko memperburuk masalah dan menambah beban bagi masyarakat. Selain itu, ia juga meragukan transparansi dalam penggunaan anggaran pemerintah.

“Jika kita sedikit menganalisis rencana pemerintah itu, dugaan tindakan korupsinya besar juga,” ujarnya. Iwang juga menambahkan bahwa proyek-proyek besar yang didanai utang bisa membawa potensi penyalahgunaan anggaran, yang semakin memperburuk masalah.

Dengan semua tantangan ini, Iwang menegaskan pentingnya perhatian dan kebijakan yang lebih inklusif dan serius dari pemerintah untuk menghadapi masalah sampah dan ketahanan pangan. Tanpa kebijakan yang jelas dan tegas, ia khawatir masalah ini akan terus memburuk dan semakin sulit untuk diatasi. Ke depannya, pihaknya berharap pemerintah memikirkan kebijakan konkret dan lebih terbuka untuk menanggapi persoalan sampah darurat yang belum tertangani secara optimal oleh perintah kabupaten dan kota.

“Dustribusi pengetahuan kepada pemerintah kabupaten yang belum memiliki perspektif zero waste, menjadi satu hal penting ke depan yang harus dijalin kerja samanya dengan pemerintah,” pungkas Iwang.

Reporter: Zahwa Zahira, Nayna Salwa Fitriana (Magang BP2M)

Editor: Puji Listari

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *