Siang itu, ribuan warga dari seluruh penjuru wilayah Pati memenuhi lintasan jalan di depan Kantor Bupati Pati. Puluhan bendera merah putih dikibarkan bersanding dengan bendera dari salah satu animasi Jepang, One Piece di bawahnya. Puluhan spanduk bertuliskan tuntutan utama mereka, “Turunkan Bupati Pati”. Aksi berjalan mulai pukul 07.30 WIB, berbagai elemen masyarakat dari seluruh wilayah Pati, menyuarakan aspirasinya di atas mobil aksi. Mendekati siang, represi dari aparat kepolisian berupa water canon dan gas air mata diluncurkan untuk memukul mundur massa aksi pada Rabu, (13/08/2025).
Aspirasi warga Pati berbalut keresahan akan kebijakan
Teriknya matahari tidak memudarkan suara warga Pati untuk menuntut munculnya Bupati Pati, Sudewo. Berbagai kelompok masyarakat menyuarakan aspirasi mereka dengan semangat yang menggebu-gebu. Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) yang diwakilkan oleh Gus Tomi, memberikan sambutan bagi warga Pati. Ia menegaskan bahwa akan berjuang bersama demi pemimpin yang amanah dan tidak arogan.
“Semangat warga Pati! Kami dari ASPIRASI siap berjuang bersama kalian semua demi perubahan pemimpin yang amanah, bijak, tidak arogan,” ucapnya yang membakar semangat warga Pati.
Tak hanya itu, warga Pati menuntut kepada aparat kepolisian yang menjaga Kantor Bupati Pati untuk membukakan jalan agar mereka dapat masuk dan menemui Sudewo secara langsung.
Haning, warga asli Pati yang mengikuti aksi menyampaikan pendapatnya soal ucapan Sudewo yang menantang para warganya untuk melakukan demonstrasi. Ia berpendapat bahwa hal tersebut adalah suatu hal yang tidak pantas bagi seorang pemimpin.
“Kalau pemimpin seperti itu kan nggak pantas. Harus turun!” cetusnya saat kami wawancarai perihal pendapat mengenai Sudewo selaku Bupati Pati.
Nur, suami dari Haning yang juga seorang massa aksi memberikan alasan kenapa Bupati Pati, Sudewo harus diturunkan. Pasalnya, walaupun kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen sudah dibatalkan, namun ditakutkan Sudewo akan memberikan kebijakan lain yang tidak cocok dengan masyarakat.
“Harus turun kan gitu. Bukan masalah pajaknya itu diturunkan, dia nanti punya program lagi, yang nggak dicocokin rakyat lagi,” kesalnya.
Panitia khusus DPRD, hasil desakan warga Pati
Jam menunjukkan pukul 10.52 WIB, desakan warga Pati untuk menurunkan bupatinya, mendorong warga menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati yang berlokasi tepat di sebelah Kantor Bupati Pati.
Tak sampai 10 menit, warga sudah menduduki halaman Kantor DPRD Pati. Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMBP) Kristen Duha, membawa surat pengunduran diri Bupati Pati dan melakukan audiensi di Kantor DPRD Pati. Saat tim BP2M bertanya dengan beliau, ia hanya menjawab dengan singkat, “Masih didiskusikan, belum ada hasil,” sambil berjalan kembali membersamai massa aksi.
Ditengah aksi sekitar pukul 13.00 WIB, anggota DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna atas desakan dari warga Pati. Rapat ini dihadiri oleh 42 dari 50 anggota DPRD. Sebelum membahas tuntutan dari masyarakat, ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin menggelar rapat perubahan jadwal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.
Meski begitu, massa aksi yang juga mengikuti rapat tersebut terus bersuara agar DPRD segera memberikan kebijakan untuk menurunkan Sudewo. Ali Badrudin selaku ketua sidang saat itu menyampaikan, “Massa aksi mohon untuk tetap sabar karena ada prosedur yang harus dijalankan terlebih dahulu, jika tidak dilakukan dengan benar, maka kebijakan yang akan dibuat menjadi cacat secara formil.”
Rapat berlalu, sampai pada keputusan akhir yang berisi: para anggota sepakat membentuk Panitia Khusus (pansus) yang terdiri dari 15 orang dan sudah terpilih sebagai ketua, wakil, sekretaris dan anggota. Ali berharap agar pansus dapat langsung bekerja melihat situasi Pati saat itu.
“Kami harap pansus untuk segera bekerja guna menyikapi kondisi yang terjadi saat ini,” harapnya.
Melihat respon cepat dari anggota DPRD Kabupaten Pati, Nimerodi Hulung selaku ahli hukum publik memberikan komentarnya.
“Kita minta paling lama seminggu, karena data-datanya sudah ada semua, data-data pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pak bupati itu sudah ada,” tegasnya.
Antara Warga Pati dengan represifitas aparat
Aksi yang dilakukan warga Pati tidak hanya menghasilkan dibuatnya pansus, tetapi juga luka fisik yang diberikan oleh aparat keamanan. Sebelum rapat paripurna, water canon dan tembakan gas air mata sudah menghujani massa aksi.
Massa yang terpecah ke dua arah, terus dipukul mundur oleh aparat kepolisian sampai ada beberapa orang yang menggulingkan mobil polisi bertuliskan Provost (Profesi dan Keamanan) kemudian membakarnya. Respon dari pihak kepolisian tetap menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa aksi di semua sisi.
Kepala Bidang Hubungan Manusia Kepolisian Daerah (Kabid Humas Polda) Jawa Tengah, Stefanus Satake Bayu Setianto menyatakan mereka sudah melakukan pengamanan dengan Prosedur Tetap Standar Operasional Prosedur (Protap SOP).
“Tentunya SOP yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah sesuai. Karena kita dari awal pada saat aksi unjuk rasa yang damai itu berjalan dengan lancar dan kita menjamin keamanan dari para orator atau orasi pelaksanaan,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan tidak ada korban jiwa dalam aksi yang terjadi. Melainkan puluhan korban terluka dan sesak nafas yang disebabkan karena gas air mata.
“Nihil adanya. Tidak ada korban yang meninggal dunia. Korbannya rata-rata mereka sesak nafas ya karena gas air mata yang kita lepaskan karena situasi sudah chaos,” tegasnya. Itu semua dialami warga demi menuntut diturunkannya Bupati Pati yang mereka anggap kebijakan dan perkataannya dilakukan sewenang-wenang.
Aksi ini berakhir sekitar pukul 17.22 WIB, menyisakan harapan warga Pati yang dirundung represi oleh para aparat dengan alat negara berupa gas air mata dan water canon itu.
Reporter dan penulis: Sultan Ulil
Editor: Lidwina Nathania