Oleh: Adinan Rizfauzi* Mari kita sepakat sejak awal, bahwa semestinya tugas aparat kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mau tak mau, kita memang harus sepakat soal itu, kendatipun apa yang terjadi di lapangan jauh dari itu semua, kendatipun kabar soal brutalitas aparat kepolisian makin memekakkan telinga dalam hari-hari terakhir. Pada aksi Darurat
![Tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi di depan Gedung DPRD Kota Semarang, Senin (26/08). [BP2M/Rifky]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240828-WA0004-1296x700.jpg)
Gerakan Rakyat Jawa Tengah Menggugat menggelar aksi bertajuk “Adili dan Turunkan Jokowi” di Gedung DPRD Kota Semarang pada Senin (26/08) sebagai lanjutan dari aksi “Peringatan Darurat, Jokowi Bikin Negara Jadi Sekarat” pada Kamis (22/08) lalu. Aksi ini berakhir ricuh setelah aparat kepolisian membubarkan paksa massa aksi. Aparat kepolisian melakukan tindakan represif berupa pemukulan, penyemprotan water
![Tangkapan layar situasi diskusi 'Refleksi 10 Tahun Situasi Kebebasan Beragama: 17 Agustus Tanpa Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan' pada Senin (19/08/2024) [Dok. YouTube YLBHI Indonesia]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2024/08/file_2024-08-24_11.10.36-1296x700.png)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menggelar diskusi publik bertajuk ‘Refleksi 10 Tahun Situasi Kebebasan Beragama: 17 Agustus Tanpa Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan’ pada Senin (19/08/2024). Diskusi ini diadakan sebagai respons terhadap kebijakan dan kebebasan beragama di Indonesia yang selama 10 tahun terakhir masih tidak transparan, diskriminatif, dan kurang mewakili keragaman kelompok beragama dan berkeyakinan.
![Salah satu peserta aksi sedang melakukan orasi di halaman Museum BPK-RI [BP2M/Afif]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2024/08/kilas-aksi-magelang-1296x700.jpg)
Jum’at (23/8), Aliansi Demokrasi Bangkit yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat Kota Magelang melakukan aksi damai bertajuk “Seruan Aksi Massa Magelang Raya” di Alun-Alun Kota Magelang yang dilanjutkan dengan long march menuju Museum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk pembacaan tuntutan. Aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas intervensi Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI terhadap
Gerakan Rakyat Jawa Tengah Menggugat (Geram) menggelar aksi bertajuk “Peringatan Darurat Jokowi Bikin Negara Jadi Sekarat” di kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (22/8), sekitar pukul 10.50 WIB. Aksi diawali dengan koordinasi Koordinator Lapangan (Korlap) di depan gerbang Universitas Diponegoro, Pleburan dan dilanjut dengan arak-arakan menuju kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah pada pukul 11.02
![Massa aksi berusaha memasuki gedung DPRD Jawa Tengah, (22/08). [BP2M/Arindra Rifky]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_7168-scaled.jpg)
Gerakan Masyarakat Jawa Tengah Menggugat (Geram) melakukan aksi bertajuk “Peringatan Darurat-Jokowi Bikin Negara Jadi Sekarat” atas respon putusan MK tentang RUU Pilkada yang dianulir oleh DPR pada Kamis (22/8), di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Aksi tersebut direspon dengan tindakan pengendalian massa oleh aparat kepolisian menggunakan water cannon dan gas air mata. Pasukan bermotor yang