JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) meluncurkan catatan akhir tahun 2020 sekaligus proyeksi tahun 2021 yang bertajuk “Mutasi Kejahatan Negara-Korporasi dan Babak Baru Jerat Oligarki Tambang” secara daring pada Minggu (24/1). Menurut Ki Bagus selaku Divisi Jaringan dan Simpul JATAM Nasional, kerusakan lingkungan tidak terlepas dari banyaknya kebijakan dan kewenangan yang diterapkan oleh negara. Ia juga mengungkapkan
Oleh Laili Ayu Ramadhani* Identitas Buku Judul Buku : Perempuan Pala Penulis : Azhari Aiyub Penerbit : Buku Mojok Tahun Terbit : 2019 (Cetakan Kedua) Jumlah Halaman : xviii + 134 Buku berjudul Perempuan Pala merupakan kumpulan cerpen fiksi sejarah yang dianggit oleh Azhari Aiyub. Dikatakan fiksi sejarah karena cerita-cerita yang ada di dalamnya tidak sepenuhnya rekaan. Azhari meramu tulisannya
Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/345/UN37/TU/2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Universitas Negeri Semarang pada Senin (18/1). Surat ini berisi keputusan atas diberlakukannya kembali perkuliahan daring untuk semester genap tahun akademik 2020/2021. Selain aturan mengenai kegiatan belajar mengajar, Unnes juga mencantumkan beberapa kebijakan lainnya. Kebijakan-kebijakan yang tercantum pada
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta melakukan launching survei bertajuk “Kekerasan Seksual di Kalangan Jurnalis” via Zoom pada Sabtu (16/1). Widia Primastika selaku koordinator survei mengungkapkan bahwa survei ini dilakukan sebagai bahan rujukan pembentukan SOP (Standar Operasional Prosedur) internal AJI Jakarta. “Survei ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dari divisi gender, anak, dan kelompok marjinal AJI Jakarta
Oleh Zahwal Wafdah* Judul : Keberangkatan Pengarang : Nh. Dini Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama Cetakan : Pertama 1987
Dalam laporan tahunan yang diadakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers pada Selasa (12/01), Rizki Yudha selaku Public Interest Lawyer menyatakan terdapat tiga catatan penting dalam pemenuhan hak atas informasi selama tahun 2020. Ketiga catatan itu yakni buruknya pemenuhan hak atas informasi terkait pandemi, proses legislasi yang tertutup dan minimnya partisipasi publik, serta kewenangan pemerintah dalam