Rabu (15/2), Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Semarang dan beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik) Semarang, Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), dan Grup Penyintas Kekerasan Rumah Tangga melakukan aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah.
Pelaksanaan Pemira Unnes 2022 menuai polemik imbas dari ketidakpuasan pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Azriel Putra Pratama dan Nor Sholikin. Polemik yang ditimbulkan menjadi ramai diperbincangkan di media sosial, salah satunya TikTok. Salah satu pengguna TikTok @sangpejalan12 mengunggah video yang memperlihatkan seorang mahasiswa yang tampak tidak terima dengan hasil putusan sidang yang memutuskan
Kamis (5/1), Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Pemira KM Unnes) 2022 dilaksanakan. Tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pemira tahun ini pun belum bisa menggaet suara mahasiswa sepenuhnya. Sebagian besar mahasiswa tidak berpartisipasi dalam Pemira tahun ini. Melansir dari portal data Unnes, jumlah mahasiswa jenjang S1 dan D3 Unnes pada tahun 2022
Kolektif Hysteria menggelar festival Penta K Labs IV di Kampung Nelayan Tambakrejo, Tanjung Mas, Semarang. Festival yang dilaksanakan dua tahun sekali ini mengangkat tema “Malih Dadi Segara (Berubah Menjadi Laut)”. Tema itu dipilih untuk merespons perubahan tata ruang sebagai akibat dari adanya interaksi manusia dan alam yang mengakibatkan terendamnya kawasan Pantai Utara Jawa (pantura) oleh
Senin (5/12), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang bersama lembaga pers mahasiswa dan buruh melakukan aksi penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah. Beberapa pasal dalam rancangan produk hukum tersebut dinilai mengancam kebebasan pers. AJI berpendapat pasal-pasal yang mengatur mengenai penyebaran atau pengembangan ajaran Marxisme-Leninisme dan
Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggelar aksi di Tugu Muda untuk menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Sabtu (3/12). Aksi ini digelar sebagai respons dari kabar akan disahkannya RKUHP yang padahal masih memiliki cacat di sana-sini. Aksi tersebut menggandeng berbagai elemen mulai dari mahasiswa, masyarakat sipil hingga media massa. Umarul Faruq, koordinator massa aksi