Kehadiran Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi menuai pro dan kontra. Pasalnya, peraturan yang diteken pada 31 Agustus 2021 dan diundangkan pada 3 September 2021 itu mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Kritik ini muncul terkait frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Pasal 5 Permendikbud Ristek 30
Pasca terbitnya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, Universitas Negeri Semarang mengupayakan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (TP2KS). Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Azil Maskur, Staf Ahli Bidang Hukum Unnes dalam diskusi publik “Menakar Implikasi Penerbitan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi: Bagaimana Penerapannya di
Menyambut 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jaringan Masyarakat Sipil melakukan diskusi publik mengenai peran laki-laki dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual secara daring, Sabtu (27/11). Raden Rara Ayu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (LBH APIK) Semarang, mengatakan rata-rata pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki. Sehingga, menurutnya, penting untuk melibatkan peran laki-laki dalam pencegahan
Jaringan Muda Setara melakukan aksi di depan Gedung Gubernuran Jawa Tengah, Selasa (23/11). Aksi Selasaan ini digelar untuk menagih komitmen, serta mendesak negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap korban kekerasan seksual yang mayoritas adalah perempuan. “Kita semua sangat membutuhkan payung hukum kekerasan seksual ini. Kasus-kasus yang terjadi itu seharusnya tidak hanya dilihat sebagai angka,
Senin, 8 November 2021 Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar sosialisasi kebijakan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup Unnes. Sosialisasi dihadiri oleh rektor beserta jajarannya dan beberapa perwakilan dari mahasiswa. Rektor Unnes, Fathur Rokhman, menyampaikan bahwa membicarakan Peraturan Rektor Nomor 18 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada dasarnya merupakan
Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh Project Multatuli pada 6 Oktober 2021 dengan judul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan.” yang ditulis oleh Eko Rusdianto dan disunting Fahri Salam. Atas izin redaksi Project Multatuli, Linikampus.com turut republikasi reportase ini sebagai wujud solidaritas antar media dan mendorong diselesaikannya kasus perkosaan anak