Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) mengadakan webinar Bincang Santai Pers Mahasiswa Menolak Omnibus Law pada Minggu malam (18/10). Bincang santai tersebut dihadiri oleh 15 perwakilan Dewan Kota (DK) PPMI. Bincang santai ini membahas terakit pandangan tiap-tiap perwakilan DK PPMI mengenai Undang-undang (UU) Omnibus Law yang telah disahkan. Menurut Anna Desliani, perwakilan DK Banjarmasin, UU Omnibus
Empat mahasiswa yang tergabung dalam massa aksi Tolak Omnibus law Semarang masih ditahan untuk sementara oleh pihak kepolisian pada Jumat (09/10) di Polrestabes Semarang. Mereka berempat berasal dari kampus yang berbeda dan sedang menjalani proses pemeriksanan. Ignatius Rhadite, volunteer LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Semarang mengatakan bahwa empat mahasiswa itu berasal perguruan tinggi negeri dan swasta
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Jateng, Rabu (7/10). Aliansi yang terdiri dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, NGO, dan organisasi masyarakat sipil lainnya di Jawa Tengah melakukan aksi tersebut untuk menolak UU Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh DPR (5/10). Para demonstran memenuhi halaman kantor DPRD Jateng dan membuka
Rakyat Jawa Tengah Melawan (Rajam) menganggap audiensi yang dilakukan dengan pemerintah hanya formalitas. Hal inilah yang membuat mereka enggan duduk bersama dengan DPRD Jateng saat demonstrasi tolak Omnibus Law, Rabu (11/3). “Diskusi hanya berujung menjadi tumpukan kertas di meja,” tutur M. Abidin, Koordinator Lapangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Semarang. Abidin memberikan keterangan lebih
DPRD Jawa Tengah berjanji akan membawa poin-poin tuntutan buruh ke DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Yudi Indras Wiendarto, anggota Komisi E DPRD Jateng saat audiensi dengan massa buruh yang berdemonstrasi di depan Kantor DPRD, Rabu (11/3). Dalam audiensi tersebut setidaknya ada dua poin yang disepakati oleh pihak DPRD. Pertama, kesediaan untuk membuat surat rekomendasi
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Jawa Tengah berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu (11/03). Dalam aksi tersebut, KSBSI memprotes rencana kebijakan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang sedang digarap pemerintah. “Hari ini kita akan menyuarakan buruh Jawa Tengah untuk menolak Omnibus Law. Aksi ini didukung oleh seluruh elemen soal penolakan,” tegas Wahyu Dito,