Calon Mahasiswa Unnes Orasi Tolak SPI

 

“Oleh karena itu saya datang kemari, untuk meminta kejelasan yang pasti,”
ujar Lutfiana, calon mahasiswa Fakultas Ekonomi Unnes.

BP2M –
Lutfiana Lailatunnisa, calon mahasiswa Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, jalur
SNMPTN berani berorasi di atas panggung mengikuti aksi tolak Sumbangan
Pengembangan Institusi (SPI). Aksi dilakukan di Lapangan Rektorat Unnes, Kamis
(26/5).

Lutfiana merupakan lulusan SMK Muhammadiyah 1 Semarang.
Dalam orasinya, ia  mengaku keberatan atas munculnya nominal angka
UKT golongan VI yakni sebesar 5,8 juta rupiah. Ia merasa keberatan karena
nominal itu tidak sesuai dengan gaji orang tuanya yang bekerja sebagai buruh
pabrik dengan perolehan gaji kotor 1,9 juta setiap bulan.

“Saya turut sedih mendengar akan diterapkannya sistem SPI di Unnes,
disaat saya belum selesai memperjuangkan nominal UKT supaya turun,” ungkap
Lutfiana.

Lutfiana mengharapkan Unnes dapat meringankan beban biaya pendidikannya,
karena orang tuanya telah mempertimbangkan matang untuk membayar Uang Kuliah
Tunggal (UKT). “Orang tua saya hanya mampu membayar sekitar 1,2 juta saja.
Semoga perjuangan ini dapat membuahkan hasil,” jelasnya.

Langkah yang akan ia tempuh selanjutnya yakni mencari informasi
untuk banding UKT supaya tetap bisa kuliah di Unnes,  universitas impiannya dari dulu.
Di akhir wawancara ia menuturkan bisa  mengikuti aksi siang ini
karena ada mahasiswa Unnes yang ia kenal, mengajaknya melakukan aksi
sekaligus menyuarakan keberatannya ke pihak rektorat. 

Tanggapan Wakil Rektor Bidang II

Menanggapi hal tersebut, Martono bertutur masih
membuka peluang bagi calon mahasiswa yang akan melakukan banding. Dan konsep
banding adalah by sistem. Jika ada calon mahasiswa yang masih keberatan
atas UKT nya maka silakan  banding.

“Calon penerima banding UKT akan disurvey
kembali,” ujarnya.

Selain itu, terangkum ikhtisar mengapa muncul
SPI bagi mahasiswa UM, dalam pressrelease yang disampaikan Martono,
yakni sebagai berikut,

BOPTN Menurun

Adanya penurunan anggaran yang diterima
Kemenristekdikti, yakni pengurangan sejumlah 5,7 triliun pada 2016, dari 37
triliun dana yang direncakan. Informasi dari Hendi Pratama Kepala UPT Humas
Unnes, dana tersebut berkurang karena akan digunakan untuk insfrasruktur
sejumlah daerah di Indonesi.

Hal ini berimplikasi pada penurunan dana
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang dikucurkan kementerian
kepada perguruan tinggi negeri. Berdasarkan jumlah mahasiswa, BOPTN Unnes
mestinya 38 miliar, tetapi hanya disetujui 34 miliar. Jika dikalkulasi
prediksi, total defisit penerimaan Unnes tahun 2016 adalah Rp 14,5 miliar.

Dampak bagi Kegiatan Civitas

Adapun dampak dari berkurangnya anggaran BOPTN,
yakni pertama, pengurangan kegiatan mahasiswa, pemeliharaan, dan
penelitian. Padahal tiga jenis kegiatan ini sangat penting dan tidak mungkin
dihapuskan. Kedua, menurunnya dana Bidik misi dari 1.982 bidikmisi
menjadi 602 bidikmisi di tahun 2016. Ketiga, pengurangan perjalanan
dinas, pengurangan honor, dan pengurangan acara seremonial (Sejak 2016, rektor
melarang dies natalis fakultas. dies hanya di universitas). Hal ini patut
menjadi kontrol bagi mahasiswa aksi.

Unnes Tidak Diam

Upaya Unnes menghemat anggaran yakni dengan
meningkatkan penerimaan melalui mekanisme kerja sama dan pemanfaatan aset
dengan mekanisme bisnis, membuka keran partisipasi masyarakat yang ingin
membantu penyelenggaraan pendidikan dan membuka kesempatan kepada masyarakat
untuk berpartisipasi melalui mekanisme-mekanisme lain seperti hibah dan
lainnya.

Karena Amanah, Unnes masih Berani
Berjanji 

Meski defisit, Unnes berjanji untuk memberikan
dana bantuan pendidikan, berdasar pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012. Unnes akan menambah jumlah penerima beasiswa PPA yang bersumber dari dana
universitas. Pada tahun 2015 jumlah beasiswa PPA adalah 200 orang, akan
ditambah menjadi 400 orang. Untuk memberikan beasiswa kepada 400 orang dengan
masing-masing biaya Rp3,6 juta per tahun Unnes memerlukan dana Rp1,44 miliar.
Unnes harus menyediakan setidaknya 1.252 paket beasiswa (?).

Yang Tidak Banyak Diketahui

       SPI
bersifat sukarela. Dalam formulir isian, tersedia pilihan kategori 1 yaitu
sumbangan pengembangan institusi sebesar Rp0 (nol rupiah) bagi orang tua calon
mahasiswa baru jalur mandiri yang memang tidak mampu. SPI adalah mekanisme yang
memungkinkan terjadinya subsidi silang antara calon mahasiswa dari keluarga
mampu dengan mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

      Dalam pressrelease
menyebutkan kondisi semacam ini tidak hanya terjadi di Unnes, melainkan
juga di perguruan tinggi lain. Sebab, pangkal persoalannya bukan terletak di
universitas, melainkan terletak pada menurunnya anggaran Kemristekdikti pada
APBN 2016. Adapun kebijakan anggaran untuk kementerian dan lembaga negara
merupakan kewenangan presiden dan DPR. 

“Jika Jumat tidak ada hasil dari pengajuan ke
Pusat, maka Unnes akan melakukan revisi anggaran ulang,” pungkasnya. [Eva]