Calon Mahasiswa Unnes Orasi Tolak SPI

Lutfiana merupakan lulusan SMK Muhammadiyah 1 Semarang.
Dalam orasinya, ia  mengaku keberatan atas munculnya nominal angka
UKT golongan VI yakni sebesar 5,8 juta rupiah. Ia merasa keberatan karena
nominal itu tidak sesuai dengan gaji orang tuanya yang bekerja sebagai buruh
pabrik dengan perolehan gaji kotor 1,9 juta setiap bulan.

Lutfiana mengharapkan Unnes dapat meringankan beban biaya pendidikannya,
karena orang tuanya telah mempertimbangkan matang untuk membayar Uang Kuliah
Tunggal (UKT). “Orang tua saya hanya mampu membayar sekitar 1,2 juta saja.
Semoga perjuangan ini dapat membuahkan hasil,” jelasnya.

Langkah yang akan ia tempuh selanjutnya yakni mencari informasi
untuk banding UKT supaya tetap bisa kuliah di Unnes,  universitas impiannya dari dulu.
Di akhir wawancara ia menuturkan bisa  mengikuti aksi siang ini
karena ada mahasiswa Unnes yang ia kenal, mengajaknya melakukan aksi
sekaligus menyuarakan keberatannya ke pihak rektorat. 

Menanggapi hal tersebut, Martono bertutur masih
membuka peluang bagi calon mahasiswa yang akan melakukan banding. Dan konsep
banding adalah by sistem. Jika ada calon mahasiswa yang masih keberatan
atas UKT nya maka silakan  banding.

Selain itu, terangkum ikhtisar mengapa muncul
SPI bagi mahasiswa UM, dalam pressrelease yang disampaikan Martono,
yakni sebagai berikut,

Adanya penurunan anggaran yang diterima
Kemenristekdikti, yakni pengurangan sejumlah 5,7 triliun pada 2016, dari 37
triliun dana yang direncakan. Informasi dari Hendi Pratama Kepala UPT Humas
Unnes, dana tersebut berkurang karena akan digunakan untuk insfrasruktur
sejumlah daerah di Indonesi.

Hal ini berimplikasi pada penurunan dana
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang dikucurkan kementerian
kepada perguruan tinggi negeri. Berdasarkan jumlah mahasiswa, BOPTN Unnes
mestinya 38 miliar, tetapi hanya disetujui 34 miliar. Jika dikalkulasi
prediksi, total defisit penerimaan Unnes tahun 2016 adalah Rp 14,5 miliar.

Adapun dampak dari berkurangnya anggaran BOPTN,
yakni pertama, pengurangan kegiatan mahasiswa, pemeliharaan, dan
penelitian. Padahal tiga jenis kegiatan ini sangat penting dan tidak mungkin
dihapuskan. Kedua, menurunnya dana Bidik misi dari 1.982 bidikmisi
menjadi 602 bidikmisi di tahun 2016. Ketiga, pengurangan perjalanan
dinas, pengurangan honor, dan pengurangan acara seremonial (Sejak 2016, rektor
melarang dies natalis fakultas. dies hanya di universitas). Hal ini patut
menjadi kontrol bagi mahasiswa aksi.

Upaya Unnes menghemat anggaran yakni dengan
meningkatkan penerimaan melalui mekanisme kerja sama dan pemanfaatan aset
dengan mekanisme bisnis, membuka keran partisipasi masyarakat yang ingin
membantu penyelenggaraan pendidikan dan membuka kesempatan kepada masyarakat
untuk berpartisipasi melalui mekanisme-mekanisme lain seperti hibah dan
lainnya.

Meski defisit, Unnes berjanji untuk memberikan
dana bantuan pendidikan, berdasar pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012. Unnes akan menambah jumlah penerima beasiswa PPA yang bersumber dari dana
universitas. Pada tahun 2015 jumlah beasiswa PPA adalah 200 orang, akan
ditambah menjadi 400 orang. Untuk memberikan beasiswa kepada 400 orang dengan
masing-masing biaya Rp3,6 juta per tahun Unnes memerlukan dana Rp1,44 miliar.
Unnes harus menyediakan setidaknya 1.252 paket beasiswa (?).