Puncak Kekecewaan Mahasiswa

BP2M – SPI
dirasa memberatkan mahasiswa Unnes khususnya yang berasal dari jalur masuk
Ujian Mandiri walaupun sistemnya suka rela. “Kita tidak semata-mata menyoroti
soal nominal, namun kebijakan yang diputuskan secara tanpa memperhatikan
aspirasi mahasiswa,” tuturAkhmad Fauzi, Presiden BEM-KM Unnes (25/5).

Sebelumnya,
pada Selasa malam (24/5) telah dilakukan audiensi membahas kebijakan SPI. Dalam
audiensi yang dihadiri oleh Rektor Unnes, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil
Rektor Bidang Administrasi Umum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan disepakati  bahwa pembahasan SPI belum final. Keputusan
tersebut menjadi harapan bagi mahasiswa untuk mempertimbangkan kembali kebijakan penerapan Sumbangan Pendidikan Institusi (SPI).

Namun,
harapan itu lantas pupus.  Keputusan yang
belum final itu dipublikasikan di website bahwa Unnes telah memutuskan
penerapan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dengan sebutan lain yaitu
Biaya Peningkatan Mutu dan Prestasi Kemahasiswaan (BPMPK).

“Dalam
audiensi tersebut disepakat menolak adanya SPI, dalam arti tidak ada pungutan
lain terhadap mahasiswa. Akan tetapi, pihak universitas tidak melarang orang
tua yang berkenan menyumbang. Kalimat ‘jangan dilarang’ ini diganti dengan
kebijakan baru penggantian nama SPI menjadi BPMPK,” papar Fauzi.

Puncak
kekecewaan mahasiswa ini diluapkan dengan menyuarakan aksi penolakan adanya SPI
atau BPMK maupun pungutan lain yang rencananya akan ditarik untuk mahasiswa
baru yang masuk melalui jalur Ujian Mandiri (UM). [Yunita, Jazidi]