BP2M menurunkan berita dengan judul “Mahasiswa Sebut BEM KM Telat Upayakan Audiensi UKT” yang dimuat di Linikampus.com Kamis, 25 Februari 2021. Pada pemberitaan itu penggunaan kata “Mahasiswa” dalam judul yang berarti merepresentasikan mahasiswa Unnes secara keseluruhan tidak akurat dan perlu diluruskan, karena hanya memuat dua narasumber dalam berita. BP2M juga meminta maaf terkait foto unggahan
Universitas Negeri Semarang (Unnes) menetapkan peraturan baru terkait jumlah maksimal pengambilan satuan kredit semester (SKS) mahasiswa pada Kamis, 18 Februari 2021. Berbeda dari peraturan sebelumnya, mahasiswa baru hanya diperbolehkan mengambil maksimal 24 SKS mulai semester tiga. Dalam Surat Edaran Nomor B/1239/UN37/PD/2021 yang merujuk pada Peraturan Rektor Unnes Nomor 23 Tahun 2020, beban belajar mahasiswa semester
![Ilustrasi Doktor Honoris Causa [BP2M/Hasnah]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2020/12/sketch1609315188911.png)
Setelah hampir delapan tahun Universitas Negeri Semarang tak menggelar penganugerahan doktor honoris causa, di masa kepemimpinan Rektor Fathur Rokhman, Unnes bermanuver memberikan gelar doktor kehormatan kepada tokoh agama, politikus dan bahkan mantan narapidana kasus korupsi dalam waktu berdekatan. Usai memberikan gelar kehormatan kepada Habib Luthfi bin Yahya dan Airlangga Hartarto. Tak berselang lama, Unnes kembali
Ketua Lembaga Kemahasiswaan (LK), Forum Unit Kegiatan Mahasiswa (FUKM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Semarang telah dilantik pada Jumat, 19 Februari 2021. Namun, terpilihnya Nanda Pramudia Firdaus sebagai Ketua FUKM dinilai tidak transparan dan dipersoalkan di kalangan mahasiswa. Dimas Nur Wicaksono, Ketua UKM Cakra merasa bahwa pemilihan dan pelantikan ketua FUKM 2021 terkesan mendadak dan kurang transparan.
Persoalan uang kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi belum menemukan titik tengah antara pihak kampus dan mahasiswa. Sebelumnya, pada 1 Februari 2021 mahasiswa melakukan audiensi dengan tuntutan kebijakan potongan 50% untuk semua golongan UKT. Namun, pihak kampus tidak merealisasikan tuntutan mahasiswa tersebut. Alasannya, kampus mengikuti peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “(Potongan 50% UKT untuk semua
Menuju perkuliahan semester genap, bukan barang baru setiap mahasiswa diwajibkan membayar UKT. Namun, kebijakan pembayaran UKT kali ini tak jauh berbeda dari semester sebelumnya, meski kondisi ekonomi keluarga mahasiswa sebagian besar belum pulih akibat pandemi Covid-19. Melalui Surat Edaran Nomor B/754/UN37/KU/2021 yang terbit pada 2 Februari lalu, Unnes mengeluarkan sejumlah kebijakan di antaranya yaitu pengurangan