Bencana dan Perubahan Iklim Perlu Menjadi Perhatian
Leonardo Simanjuntak, Country Director Greenpeace Indonesia saat menjelaskan dampak perubahan iklim berupa banjir di Pekalongan. [Dok. BP2M]

Bencana yang terjadi beberapa tahun terakhir bukan sesuatu yang bisa dikesampingkan. Hal itu disampaikan oleh Leonardo Simanjuntak, Country Director Greenpeace Indonesia dalam Diskusi Publik Perubahan Iklim dalam rangka Hari Bumi, Jumat (23/4).

“Curah hujan ekstrem telah terpecahkan dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut patut menjadi perhatian karena kenaikan curah hujan yang ekstrem merupakan salah satu tanda perubahan iklim,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa beberapa negara yang peduli tentang perubahan iklim, seperti Amerika Serikat, European Union, dan China juga sepakat untuk memulai program pengurangan emisi karbon dalam negeri untuk mengatasi perubahan iklim.

Berdasarkan laporan IPPC (International Plant Protection Convention), tingkat emisi karbon dunia hanya 0,7% lebih rendah dari tahun 1990, sementara target yang harus dicapai adalah 45% lebih rendah dari tahun 2010. Sementara itu, target penurunan emisi karbon Indonesia tahun 2030 adalah sebesar 29% dari usaha mandiri dan 41% dari bantuan internasional. Dunia internasional menargetkan penurunan emisi tersebut terjadi pada tahun 2050, sementara Indonesia menargetkan pada tahun 2060.

“Adapun penyebab kenaikan emisi, salah satunya karena masalah kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung. Pada tahun 2034 hingga 2068, merujuk dari peta Forest Watch Indonesia (FWI), jumlah hutan hijau akan mengalami penurunan yang pesat terutama di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua akibat meluasnya area deforestasi,” jelas Leonardo.

Biofuel Justru Menambah Deforestasi

Leonardo menuturkan, biofuel atau bahan bakar terbarukan justru menjadi salah satu penyebab makin melebarnya deforestasi atau kerusakan hutan yang berakibat pada meningkatnya risiko perubahan iklim. “Potensi deforestasi justru semakin bertambah akibat adanya biofuel. Padahal biofuel digadang-gadang sebagai sumber penyelesaian akan masalah iklim,” ujarnya.

Pernyataan ini diperkuat dengan adanya riset yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Riset tersebut mengemukakan data bahwa Indonesia masih butuh sekitar sembilan juta hektar hutan yang harus dikonversikan menjadi lahan sawit untuk memenuhi pasokan biofuel.

Berdasarkan data FWI tahun 2013, Indonesia merupakan negara dengan hutan yang sangat luas. Indonesia juga dinobatkan sebagai peringkat ke-3 negara dengan hutan terluas. Namun, versi data tujuh tahun kemudian, yakni tahun 2020, potensi hutan Indonesia telah mengalami penurunan dalam jumlah yang cukup signifikan. “Hal ini terjadi akibat semakin masifnya pembalakan hutan dan alih fungsi lahan. Selain dua hal tersebut, kerusakan hutan juga diperparah dengan kasus-kasus kebarakan hutan yang semakin marak terjadi,” kata Leonardo.

Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada sekitar 1,6 juta hektar lahan yang terbakar pada tahun 2019. “Saat ini, telah terjadi perubahan arah deforestasi menjadi barat ke timur, yaitu dari Sumatera ke Papua. Penyebab utamanya adalah pembalakan liar dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan,” ujarnya.

Gerakan Sosial dan Partisipan

Melisa Koswara selaku partisipan gerakan Extinction Rebellion mengatakan bahwa permasalahan krisis iklim bukan masalah individu tetapi masalah massal. “Dibutuhkan perubahan besar untuk mengatasi masalah iklim. Sebenarnya sudah banyak solusi yang ditemukan, tetapi solusi tersebut tidak disajikan oleh media pemerintah,” tuturnya.

Melisa merasa bahwa Indonesia masih kurang sadar tentang masalah krisis iklim, terbukti dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru bertolak belakang dengan hal yang dibutuhkan. Ia mencontohkan kebijakan yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menambah produksi batu bara. “Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan apa yang dibutuhkan. Saat ini seharusnya mengurangi produksi batu bara guna menekan adanya krisis iklim,” ujarnya.

Menurutnya, individu memiliki kekuatan untuk menyamakan suara guna memerangi krisis iklim. ”Penting sekali bagi kawula muda untuk memerangi masalah krisis iklim karena krisis iklim merusak masa depan kita. Indonesia hanya butuh 9,5 juta orang yang menyuarakan perubahan secara terus menerus,” ujar Melisa.

 

Reporter : Amanda & Asyifa

Editor: Hani

 

Tinggalkan Balasan