Advertorial
Kabar Kilas

Gelar Diskusi, PPMI Sepakat Tolak Wacana Tiga Periode dan Penundaan Pemilu 2024

Tangkapan Layar Diskusi “Bincang Santai: Pers Mahasiswa Tolak Tiga Periode, Pemilu Ditunda, dan Tipu-tipu” [Dok. BP2M].

Rabu (13/04), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) menggelar diskusi bertajuk “Bincang Santai: Pers Mahasiswa Tolak Tiga Periode, Pemilu Ditunda, dan Tipu-Tipu” secara daring. Diskusi yang berlangsung pada pukul 14.00-16.35 WIB tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan PPMI di tingkat Dewan Kota (DK), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Pipit Syahrodin, perwakilan DK Kediri, mengatakan bahwa semestinya pemerintah berfokus pada agenda pemulihan ekonomi ketimbang menjadikan alasan ekonomi sebagai kedok perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa wacana tersebut berpotensi mencederai konstitusi. Apalagi, menurutnya, saat ini tidak ada kedaruratan di negara kita yang mengharuskan adanya amandemen konstitusi.

Lebih baik energi penundaan pemilu dialihkan ke perbaikan ekonomi, (saya) sepakat menolak,” tegasnya.

Selain itu, menjadikan alasan pemulihan ekonomi untuk menunda pemilu merupakan suatu hal yang kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam pemindahan ibukota negara. Hal itu disampaikan Ika Ningtyas selaku perwakilan dari AJI Indonesia. Di satu sisi, ia pun juga mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu merupakan bukti dari runtuhnya demokrasi dan kebebasan sipil.

“Karena untuk mewujudkan perpanjangan presiden dan memuluskan itu, tentunya kebebasan sipil pasti akan direnggut,” jelasnya. 

Menanggapi isu ini, Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI, menyatakan bahwa penundaan pemilu bukan hanya menyalahi konstitusi, melainkan juga undang-undang yang lain, seperti UU HAM dan UU Pilkada. Ia juga menyerukan mengenai pentingnya evaluasi keberadaan partai politik. Hal tersebut lantaran menurutnya, saat ini partai politik mempunyai peran yang besar, salah satunya adalah menentukan calon presiden.

“Partai dengan ketidakdemokratisan lembaganya, dengan ketidaktransparan anggaran, dengan ketidakjelasan kaderisasinya, mereka memimpin bangsa ini. Itu problem besar,” ungkapnya.

Dalam akhir diskusi, Isnur mengingatkan mengenai pentingnya untuk tetap bersolidaritas dalam menghadapi ancaman demokrasi yang ada. Ia pun berharap agar semua pihak tetap optimis dalam setiap gerakan yang ada.

 

Reporter: Mirna Layli Dewi & Kharis Eirena Yomima S./Magang BP2M

Editor: Adinan Rizfauzi

 

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Advertorial