Kamis (8/9), Gerakan Rakyat Menggugat Jawa Tengah (Geram) menggelar aksi penolakan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi ini diikuti oleh aliansi mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Geram. Dalam aksi ini, massa menyuarakan empat poin tuntutan, termasuk soal kenaikan harga BBM.
Empat poin tuntutan yang diajukan oleh massa, yaitu: 1) Tolak kenaikan harga BBM; 2) Berantas mafia migas dan tambang; 3) Tunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta revisi pasal-pasal bermasalah; dan 4) Tuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Filipus Galang, Koordinator Lapangan Aksi GERAM, mengatakan bahwa kenaikan BBM akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. “Saya mungkin cenderung berkecukupan. Tapi bagaimana dengan nasib teman-teman kita yang berada di kelas menengah ke bawah. Pasti lebih sulit lagi hidupnya,” tuturnya.
Di sisi lain, Arnindita Petra, Mahasiswa Universitas Semarang juga mengkhawatirkan atas kenaikan harga BBM yang tidak dibarengi dengan kenaikan upah minimum. “Kita bicara soal Upah Minimum Regional (UMR) masyarakat yang tahapnya standar dan tidak naik. Namun, jika naiknya BBM ini tidak diimbangi dengan naiknya UMR maka akan membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya,” ungkapnya.
Sebelumnya, massa aksi mulai berdatangan ke Kantor Gubernur Jawa Tengah pada pukul 14.47 WIB. Massa aksi tiba di depan kantor Gubernur Jawa Tengah pada pukul 14.50 WIB. Lantaran mencoba masuk, massa merobohkan pagar besi yang dipasang oleh aparat keamanan di depan pintu masuk kantor Gubernur
Mulai pukul 15.23 hingga 16.10 WIB, massa dari berbagai perwakilan mahasiswa dan buruh bergantian menyampaikan orasi.
Menjelang pukul 16.15 WIB, massa aksi mencoba masuk ke dalam area kantor gubernur. Namun, pihak keamanan tidak menyetujui hal tersebut sehingga menimbulkan ketegangan antara massa aksi dan aparat keamanan.
Aksi tetap berlanjut dan sempat diwarnai kericuhan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksepakatan antara massa aksi. Beberapa massa aksi mencoba menerobos pintu masuk. Namun, beberapa lainnya, tidak menginginkan hal tersebut.
“Agaknya ini yang perlu menjadi bahan evaluasi. Ada hal di luar kesepakatan karena konsolidasi kemarin tidak sampai ke akar rumput. Mungkin itu yang menjadi penyebab kurangnya koordinasi antar massa aksi,” kata Arif Afrullah, perwakilan Geram.
Arif menegaskan tujuan awal massa memaksa masuk ke dalam semata untuk mengadakan aksi simbolik penyegelan gedung pemerintahan. “Ada hal di luar kendali kami, jadi aksi tersebut tidak terealisasikan. Kami tidak menyiapkan skema untuk bertemu pihak gubernur,” tegasnya.
Atas terselenggaranya aksi tersebut, massa aksi berharap agar pemerintah menyikapi persoalan serta menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat secara serius.
Arnindita mengatakan akan tetap melakukan aksi demonstrasi jika pemerintah tidak segera mengubah kebijakan yang sudah ditetapkannya, terutama soal kenaikan harga BBM.
“Kita lihat ke depannya, kemungkinan akan ada (demonstrasi) kembali jika pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.
Reporter : Siska Alfilia Nova, Alifa Zahira, Aminatul Janah, Naziifa Zalfa D.
Penulis : Kharis Eirena Yomima S. dan Mirna Layli Dewi
Editor: Nurul Azizah