Senin (27/02), Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar aksi “Rembuk Bareng, Nyuoro Bareng” di Simpang Tujuh Unnes. Dihadiri perwakilan organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), aksi tersebut berbentuk kegiatan refleksi dan panggung bebas. Tujuan dari aksi itu ialah menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Penolakan itu terjadi lantaran beberapa poin dalam
Robohnya plafon ruang kelas nomor 116 di Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Ngaliyan Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada Kamis (16/02) lalu membuat mahasiswa di kampus itu merasa waswas. Persitiwa tersebut menjadi bukti nyata minimnya sarana prasarana dan fasilitas di kampus PGSD Ngaliyan. Beruntung, ketika peristiwa itu terjadi tidak ada kegiatan perkuliahan di ruangan tersebut.
Jumat (17/2), Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar aksi di depan Gedung Rektorat dengan tajuk “PGSD Ambrol Birokrasi Dobol”. Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak para pimpinan Unnes untuk melakukan renovasi secara masif kampus Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar (PGSD) Ngaliyan. Hal tersebut sebagai respons atas runtuhnya plafon di salah satu ruang kelas yang biasanya
Jika pekerja rumah tangga masuk ke dalam golongan pekerja maka mereka akan mendapat hak-haknya sebagai pekerja, seperti kesehatan dan ketenagakerjaan. Pernyataan itu diucapkan oleh Nur Khasanah, Ketua Serikat Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Semarang, ketika menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) pada aksi peringatan hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional di
“Susah buat cari tempat ibadah, nggak semua gedung bisa dipakai. Seenggaknya kami perlu aula yang luas karena anggota kami juga banyak, mencapai 170 orang,” ucap Dikcy Damara Novianto, Wakil Ketua Unit Kerohanian Kristen (UKK) 2021. Dikcy, yang kini sebagai Dewan Pengarah UKK membagikan kisahnya mengenai bagaimana ia berusaha untuk melaksanakan ibadah. Saban Selasa, anggota UKK
Selasa (22/11), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan hasil kajian bertajuk “Urgensi Ratifikasi KILO 190: Menciptakan Dunia Kerja yang Bebas dari Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Penerapan Bisnis dan HAM”. Kajian tersebut berisi data kekerasan yang dialami pekerja yang dapat menjadi dasar agar Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (KILO) 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan