![Ilustrasi Doktor Honoris Causa [BP2M/Hasnah]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2020/12/sketch1609315188911.png)
Setelah hampir delapan tahun Universitas Negeri Semarang tak menggelar penganugerahan doktor honoris causa, di masa kepemimpinan Rektor Fathur Rokhman, Unnes bermanuver memberikan gelar doktor kehormatan kepada tokoh agama, politikus dan bahkan mantan narapidana kasus korupsi dalam waktu berdekatan. Usai memberikan gelar kehormatan kepada Habib Luthfi bin Yahya dan Airlangga Hartarto. Tak berselang lama, Unnes kembali
Menuju perkuliahan semester genap, bukan barang baru setiap mahasiswa diwajibkan membayar UKT. Namun, kebijakan pembayaran UKT kali ini tak jauh berbeda dari semester sebelumnya, meski kondisi ekonomi keluarga mahasiswa sebagian besar belum pulih akibat pandemi Covid-19. Melalui Surat Edaran Nomor B/754/UN37/KU/2021 yang terbit pada 2 Februari lalu, Unnes mengeluarkan sejumlah kebijakan di antaranya yaitu pengurangan
Editorial Di tengah pagebluk Covid-19 yang semakin tidak jelas penanganannya, pemerintah dan badan legislatif malah menyiapkan ‘pandemi’ lain. Melalui RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, dalih pemerintah dan badan legislatif dengan menyiapkan undang-undang guna membuka berbagai lapangan kerja baru, sepertinya patut dipertanyakan. Apalagi di tengah lesunya ekonomi dunia akibat pandemi ini. Proses pembahasan undang-undang terkesan
Mahasiswa Perlu Memuliakan Hari Kemerdekaan. [Ilustrator BP2M/ Lala Nilawanti] Merayakan Hari Ulang Tahun RI sesungguhnya bukan pesta biasa. Pesta ini tidak Semata menandakan kita telah merdeka, bebas dari penjajahan. Tetapi juga menunjukan bahwa pesta ini milik seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Cara mengekspresikan kebahagiaan itu menjadi wujud kecintaan kepada negeri ini. Perayaan
Kebijakan soal pencantuman akun media sosial di Unnes [Ilustrator BP2M/ Lala Nilawanti] Mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes ) diwajibkan untuk mencantumkan akun media sosialnya ke dalam database universitas. Kewajiban tersebut diberikan sebagai respon atas imbauan Menristekdikti untuk mencegah radikalisme di lingkungan Perguruan Tinggi. Kewajiban ini menimbulkan pertanyaan bagi beberapa mahasiswa karena
Seperti halnya sebuah pilihan, ini merupakan pilihan yang berat. Mahasiswa bersikeras tak mau membayar KKN, di sisi lain terdapat peraturan dari Menristekdikti bahwa PTN tidak menanggung biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata. Seusai aksi perihal PGSD Tegal, mahasiswa angkatan 2014 mulai berkomentar dengan adanya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun