Rabu (7/7), akun Instagram resmi Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) dikabarkan dinonaktifkan atau hilang dan terhapus semua postingannya pasca melayangkan kritik terhadap Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, dan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa (6/7). “Sekitar pukul 16.00 WIB, akun instagram official BEM KM
Rakyat Jawa Tengah Melawan (Rajam) menganggap audiensi yang dilakukan dengan pemerintah hanya formalitas. Hal inilah yang membuat mereka enggan duduk bersama dengan DPRD Jateng saat demonstrasi tolak Omnibus Law, Rabu (11/3). “Diskusi hanya berujung menjadi tumpukan kertas di meja,” tutur M. Abidin, Koordinator Lapangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Semarang. Abidin memberikan keterangan lebih
DPRD Jawa Tengah berjanji akan membawa poin-poin tuntutan buruh ke DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Yudi Indras Wiendarto, anggota Komisi E DPRD Jateng saat audiensi dengan massa buruh yang berdemonstrasi di depan Kantor DPRD, Rabu (11/3). Dalam audiensi tersebut setidaknya ada dua poin yang disepakati oleh pihak DPRD. Pertama, kesediaan untuk membuat surat rekomendasi
“Aku ingin menulis reportase seperti Dea Anugrah,” kata saya kepada Doni Darmawan, kawan saya yang juga reporter BP2M Unnes. “Aku juga, Cuk,” balasnya. Reportase yang kami maksud berjudul “Tentang 22 Mei: Harapan, dari Dekat Sekali” di Asumsi.co. Dea menulisnya saat isu kecurangan pilpres sedang tinggi-tingginya. Demonstrasi dalam skala besar pecah di Tanah Abang. Dia datang
Poin tuntutan Aliansi Semarang Raya ditandatangani oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Tuntutan di atas materai 6000 tersebut juga ditandatangani oleh Sukirman Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dan Abioso Seno Aji selaku Kapolrestabes Semarang. Ganjar berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat dan DPR RI. “Mereka (mahasiswa) minta saya meneruskan apa yang jadi aspirasi