Jingle dan mars yang dibuat oleh tim KKN Alternatif I Unnes disahkan oleh Lurah Patemon , Bambang Haryanto. Pengesahan ini dilaksanakan bertepatan dengan pertemuan rutin ibu-ibu PKK dan karang taruna pada tanggal 27 Februari 2020. Jingle dan mars ini dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan Kelurahan Patemon sekaligus sebagai ikon kelurahan. Dalam acara ini juga dilakukan
Rakyat Jawa Tengah Melawan (Rajam) menganggap audiensi yang dilakukan dengan pemerintah hanya formalitas. Hal inilah yang membuat mereka enggan duduk bersama dengan DPRD Jateng saat demonstrasi tolak Omnibus Law, Rabu (11/3). “Diskusi hanya berujung menjadi tumpukan kertas di meja,” tutur M. Abidin, Koordinator Lapangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Semarang. Abidin memberikan keterangan lebih
DPRD Jawa Tengah berjanji akan membawa poin-poin tuntutan buruh ke DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Yudi Indras Wiendarto, anggota Komisi E DPRD Jateng saat audiensi dengan massa buruh yang berdemonstrasi di depan Kantor DPRD, Rabu (11/3). Dalam audiensi tersebut setidaknya ada dua poin yang disepakati oleh pihak DPRD. Pertama, kesediaan untuk membuat surat rekomendasi
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Jawa Tengah berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu (11/03). Dalam aksi tersebut, KSBSI memprotes rencana kebijakan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang sedang digarap pemerintah. “Hari ini kita akan menyuarakan buruh Jawa Tengah untuk menolak Omnibus Law. Aksi ini didukung oleh seluruh elemen soal penolakan,” tegas Wahyu Dito,
“Aku ingin menulis reportase seperti Dea Anugrah,” kata saya kepada Doni Darmawan, kawan saya yang juga reporter BP2M Unnes. “Aku juga, Cuk,” balasnya. Reportase yang kami maksud berjudul “Tentang 22 Mei: Harapan, dari Dekat Sekali” di Asumsi.co. Dea menulisnya saat isu kecurangan pilpres sedang tinggi-tingginya. Demonstrasi dalam skala besar pecah di Tanah Abang. Dia datang
Poin tuntutan Aliansi Semarang Raya ditandatangani oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Tuntutan di atas materai 6000 tersebut juga ditandatangani oleh Sukirman Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dan Abioso Seno Aji selaku Kapolrestabes Semarang. Ganjar berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat dan DPR RI. “Mereka (mahasiswa) minta saya meneruskan apa yang jadi aspirasi