Sebagai upaya pencegahan wabah Covid-19, Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/1413/UN37/2020. Surat ini berisi langkah-langkah kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan Unnes, di bidang akademik maupun layanan umum. Di bidang akademik, Unnes melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar secara daring mulai Senin, 16 Maret 2020 hingga Sabtu, 11 April 2020 dengan beberapa
Tim KKN Alternatif I Universitas Negeri Semarang berinovasi untuk memanfaatkan bunga krisan sebagai minuman Teh. Produk ini diberi nama Teh “TEBUSAN”. Manfaat mengonsumsi teh tebusan diantaranya meringankan penyakit kulit, menjaga kesehatan mata serta mencegah kebutaan, dapat menurunkan demam, menyembuhkan jerawat, meringankan sakit kepala dan gigi, dapat juga berguna sebagai detoksifikasi hati dan menurunkan kadar kolesterol.
Jingle dan mars yang dibuat oleh tim KKN Alternatif I Unnes disahkan oleh Lurah Patemon , Bambang Haryanto. Pengesahan ini dilaksanakan bertepatan dengan pertemuan rutin ibu-ibu PKK dan karang taruna pada tanggal 27 Februari 2020. Jingle dan mars ini dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan Kelurahan Patemon sekaligus sebagai ikon kelurahan. Dalam acara ini juga dilakukan
Rakyat Jawa Tengah Melawan (Rajam) menganggap audiensi yang dilakukan dengan pemerintah hanya formalitas. Hal inilah yang membuat mereka enggan duduk bersama dengan DPRD Jateng saat demonstrasi tolak Omnibus Law, Rabu (11/3). “Diskusi hanya berujung menjadi tumpukan kertas di meja,” tutur M. Abidin, Koordinator Lapangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Semarang. Abidin memberikan keterangan lebih
DPRD Jawa Tengah berjanji akan membawa poin-poin tuntutan buruh ke DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Yudi Indras Wiendarto, anggota Komisi E DPRD Jateng saat audiensi dengan massa buruh yang berdemonstrasi di depan Kantor DPRD, Rabu (11/3). Dalam audiensi tersebut setidaknya ada dua poin yang disepakati oleh pihak DPRD. Pertama, kesediaan untuk membuat surat rekomendasi
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Jawa Tengah berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu (11/03). Dalam aksi tersebut, KSBSI memprotes rencana kebijakan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang sedang digarap pemerintah. “Hari ini kita akan menyuarakan buruh Jawa Tengah untuk menolak Omnibus Law. Aksi ini didukung oleh seluruh elemen soal penolakan,” tegas Wahyu Dito,