Oleh Muhammad Ulil Fachrudin

Belakangan ini perekonomian Indonesia mengalami kelesuan. Menurut
pengamat, kelesuan ini
mengakibatkan stagnasi ekonomi. Hal tersebut berkaitan dengan sektor ekonomi yang belum maksimal.
Kurangnya perhatian di sektor pertanian, modal, tenaga
kerja terampil, dan devisa. Sejak dahulu pemerintah menggalakan berbagai program
seperti transmigrasi,
membuka lapangan kerja luar pulau melalui kementerian
terkait. Namun, kebijakan tersebut bagaikan obat mahal yang meringankan. Faktor keengganan sebagian masyarakat meninggalkan daerah asal menjadi salah satu
hambatan program yang dijalankan. Alasan lain yaitu sulitnya memperoleh modal disebabkan kultur masyarakat yang tidak mau ambil risiko utang. Di lain sisi, devisa negara yang tersedia membuat keadaan pemerintah kian
tertekan. Rencana
mengalihkan devisa untuk kesejahteraan
pegawai negara mengakibatkan
keperluan seperti bahan-bahan mentah, modal usaha kecil menengah maupun usaha
besar tidak terpenuhi.
Usaha-usaha
pemerintah
banyak mengalami kegagalan karena korupsi. Praktik korupsi menurut Wertheim (1959), disebabkan ketidakcukupan gaji menyesuaikan diri dengan harga yang
membumbung tinggi bagi golongan kelas menengah. Sedangkan Herbert Feith (1962)
dalam Lance Castle, bagi golongan atas cenderung menganggap penerimaan politik
lebih utama daripada daya guna efisien sebagai standar untuk jabatan dan
kemajuan. Realitas membulatkan asumsi yang menurut Lance Castle (1982) adalah akibat faktor politik dan kultural. Memandang hambatan
paling dasar tersebut, kapan perekonomian Indonesia
tumbuh pesat?
Mengetahui bahwa hambatan ekonomi sangat berat. Sedangkan kelompok-kelompok
lain daerah telah menggiatkan perekonomian dengan
menanamkan modal, melakukan banyak perdagangan, industri, mengekspor produksi,
dan meningkatkan teknik industri rumahan. Namun, pada umumnya hanya berada di posisi politik lemah. Golongan ini
yang seyogyanya sebagai agen pertumbuhan ekonomi, justru
terhalang faktor politik-kultural yang tidak kunjung selesai.
Pada kenyataan, Indonesia pada tataran masyarakat modern hidup dalam
lingkup golongan yang sesekali waktu muncul konflik horizontal.
Jika suatu negara memiliki
komitmen yang kuat dengan dasar yang disetujui bersama, hambatan seperti
politik dan kultur dapat diminimalisasikan sehingga prioritas pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, dibutuhkan integrasi golongan
untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Di Indonesia, terdapat golongan yang menurut Lance Castle dikenal dengan sistem
dua kelas. Sistem teoritis ini mengakar pada sisi historis bangsa, yakni
golongan pedagang dan wong cilik. Di sisi lain adalah golongan pegawai atau
kelas menengah.
Masalahnya, integrasi dalam dunia modern
ini sangat sulit terwujud. Sejarah mencatat, bangsa ini baru bisa disatukan
manakala ada benang merah yang oleh Daniel Dakhidae disebut colonial state
power
. Kedua, integrasi golongan bisa disatukan atas jawaban yang satu,
yakni “merdeka”. Namun, dewasa ini praktik integrasi dipertunjukan melalui
lagam koalisi. Padahal kesan yang ditangkap pada setiap koalisi kurang begitu
memprioritaskan pembangunan ekonomi.
Mengingat kembali bahwa Belanda telah
banyak mengajari pribumi tentang ilmu administrasi dan gaya hidupnya, bukan
mengajari cara mengolah kekayaan bumi nusantara untuk memperoleh keuntungan.
Akan jadi bias memang. Namun, secara tidak langsung kultur peninggalan Belanda
masih bisa kita rasakan hingga kini. Di perkotaan dan desa-desa banyak petani
yang ingin anaknya menjadi pegawai negeri. Inilah salah satu dasar terciptanya
golongan.
Perlu
Adanya Kesepahaman
Jika negara ingin berikhtiar maju, sudah
saatnya mengatakan “tidak” pada egoisme golongan. Indonesia yang makmur harus
diwujudkan. Golongan jadi bayang-bayang saja.
Sementara kelesuan ekonomi yang langgeng
adalah buah dari ketidaksepahaman antar golongan kelas sosial. Realitas
menunjukan bahwa golongan yang jauh dari kekuasaan politik akan tetap
terkungkung dalam dunianya sendiri, tidak pernah dilibatkan dalam proses
penentuan perekonomian. Sungguh disayangkan yang berada di golongan ini adalah
para pelaku ekonomi yang seharusnya berada di garda terdepan untuk memajukan
perekonomian.
Golongan di atas yang memegang kekuasaan
politik selalu menyongkong golongan yang tidak memiliki kekuatan politik, sebab
secara etis mereka lah yang pantas. Akan lebih baik membangun perekonomian
negara dimulai dari bawah ke atas sehingga proses koordinasi terjadi.

             Kerjasama dan
kesepahaman aturan politik ekonomi diterangkan melalui mekanisme serta regulasi
kebijakan pro kedua golongan kedua tadi. Sedangkan golongan yang kedua haruslah
memiliki komitmen kepercayaan, keberanian bekerjasama terlepas dari kultur
lahiriahnya. Hal ini akan memberikan dampak pembangunan ekonomi ke atas
meskipun secara bertahap, manakala kedua golongan bersedia meninggalkan
egoisme, hasrat, serta nafsu di antara dua golongan kelas sosial.
*Mahasiswa Jurusan Sejarah Angkatan 2012