Tindak Lanjut KKN Berbayar

KKN berbayar masih menjadi polemik di kampus yang mengusung tahun 2017 sebagai Tahun Reputasi ini. Pasalnya, mahasiswa belum menyetujui hal tersebut. Sehingga, hingga saat ini kajian dan pengisian petisi online masih tetap berlanjut. 

Lini Kampus – Terkait hasil rapat koordinasi KKN 2017 yang diselenggarakan oleh LP2M Universitas Negeri Semarang, Kamis (27/4), yaitu tidak adanya kesepakatan antara pengelola kampus dan perwakilan mahasiswa. Kemudian, hal ini akan ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya pertemuan lanjutan pada hari Rabu (3/5) di Gedung LP2M Unnes.

Pada hari Senin (1/5) pukul 19.00 WIB, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) mengadakan diskusi terkait KKN berbayar.

Diskusi tersebut juga diikuti oleh pembina BEM KM yaitu Ngabiyanto, Dosen Fakultas Ilmu Sosial. “Saran saya, jangan hanya menolak KKN berbayar. Tetapi kalian juga mengusulkan sebuah solusi,” ujarnya.

Semua mahasiswa yang mengikuti diskusi malam itu (1/5) sepakat menolak KKN berbayar. Hal ini akan ditindaklanjuti oleh perwakilan dari mahasiswa yang kemudian disampaikan pada saat pertemuan lanjutan bersama LP2M. 

Batal Diskusi Lanjutan Terkait KKN

Terkait keberlanjutan KKN berbayar yang belum ada titik temu ketika koordinasi bersama jajaran universitas di LP2M Unnes pada tanggal 27 April 2017. Sehingga, berencana akan diadakan pertemuan lanjutan pada hari Rabu, 3 Mei 2017 dengan LP2M guna menentukan kesepakatan terkait KKN berbayar.

Namun, ternyata diskusi lanjutan pada tanggal 3 Mei 2017 tidak jadi dilaksanakan. “Iya, tidak jadi dialog, emang di awal kayaknya mereka tidak mempersiapkan. Soalnya kalau masalah KKN ini tidak hanya LP2M saja tapi juga melibatkan bidang dua. LP2M sebagai pelaksana dan bidang dua yang menganggarkan,” ungkap Willy Wijaya, Menteri Advokasi BEM KM 2017 (4/5). 

BEM KM Ambil Sikap

Saat ini, BEM KM membuat petisi online dan tanda tangan secara offline. “Kita buka satu minggu. Untuk hasilnya, saya belum lihat lagi, tapi terakhir ada sekitar 300 yang online, dan tanda tangan offline-nya tadi ada 200-an dari FIK. Targetnya ya yang prioritas seluruh mahasiswa angkatan 2014,” ujar Willy (4/5).

Hingga Rabu, (10/5) mahasiswa yang mengisi petisi berjumlah 533 mahasiswa, angkatan 2014 maupun umum. Petisi akan terus berlanjut hingga keputusan ini menuju final, yang akan disampaikan kepada pihak birokrat. BEM KM juga akan mengeluarkan Surat Terbuka salah satunya masalah KKN berbayar.

Terkait koordinasi jaket, topi, buku panduan dan individu, transportasi dari LP2M, mahasiswa tidak mau direpotkan. “Mau tidaknya mahasiswa dikoordinir LP2M, mahasiswa tidak mau direpotkan karena mahasiswa sudah membayar UKT yang relatif mahal. Mahasiswa tetap menolak membayar tetapi tetap mendapat fasilitas tersebut,” ujar Willy Wijaya Menteri Advokasi BEM KM (10/5).

Menyikapi jadwal pelaksanaan yang sudah di-upload pada portal kkn.unnes.ac.id, BEM KM tidak menghentikan pergerakan kajian dari mahasiswa karena belum ada Surat Keputusan rektor terkait hal ini dan masih perlu persetujuan dari mahasiwa.

Ditargetkan sebelum bulan puasa, tepatnya Tanggal 16 Mei 2017, BEM KM menginginkan untuk segera ada keputusan final antara pihak LP2M dan Mahasiswa. Jika LP2M tetap menetapkan KKN berbayar, BEM KM mengambil sikap untuk melakukan aksi sebagai jalan untuk melakukan audiensi kembali. Sebelum tanggal 5-7 Juni 2017, BEM KM berharap keputusan sudah jelas bahwa mahasiswa tidak membayar biaya KKN. [Tim HL]