![Ilustrasi Doktor Honoris Causa [BP2M/Hasnah]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2020/12/sketch1609315188911.png)
Setelah hampir delapan tahun Universitas Negeri Semarang tak menggelar penganugerahan doktor honoris causa, di masa kepemimpinan Rektor Fathur Rokhman, Unnes bermanuver memberikan gelar doktor kehormatan kepada tokoh agama, politikus dan bahkan mantan narapidana kasus korupsi dalam waktu berdekatan. Usai memberikan gelar kehormatan kepada Habib Luthfi bin Yahya dan Airlangga Hartarto. Tak berselang lama, Unnes kembali
Ketua Lembaga Kemahasiswaan (LK), Forum Unit Kegiatan Mahasiswa (FUKM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Semarang telah dilantik pada Jumat, 19 Februari 2021. Namun, terpilihnya Nanda Pramudia Firdaus sebagai Ketua FUKM dinilai tidak transparan dan dipersoalkan di kalangan mahasiswa. Dimas Nur Wicaksono, Ketua UKM Cakra merasa bahwa pemilihan dan pelantikan ketua FUKM 2021 terkesan mendadak dan kurang transparan.
Persoalan uang kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi belum menemukan titik tengah antara pihak kampus dan mahasiswa. Sebelumnya, pada 1 Februari 2021 mahasiswa melakukan audiensi dengan tuntutan kebijakan potongan 50% untuk semua golongan UKT. Namun, pihak kampus tidak merealisasikan tuntutan mahasiswa tersebut. Alasannya, kampus mengikuti peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “(Potongan 50% UKT untuk semua
Menuju perkuliahan semester genap, bukan barang baru setiap mahasiswa diwajibkan membayar UKT. Namun, kebijakan pembayaran UKT kali ini tak jauh berbeda dari semester sebelumnya, meski kondisi ekonomi keluarga mahasiswa sebagian besar belum pulih akibat pandemi Covid-19. Melalui Surat Edaran Nomor B/754/UN37/KU/2021 yang terbit pada 2 Februari lalu, Unnes mengeluarkan sejumlah kebijakan di antaranya yaitu pengurangan
Pagebluk Covid-19 membuat ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia dipukul mundur dan mengalami kemerosotan. PHK marak terjadi, penghasilan menurun baik pada sektor formal maupun informal, bahkan sejumlah usaha kelas menengah ke bawah terpaksa gulung tikar. Masalah ekonomi saat pandemi membawa dampak yang lebih luas, seperti dalam ranah pendidikan—dalam hal ini kampus. Beberapa mahasiswa memilih untuk cuti,
Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah menyatakan keraguan atas kualifikasi para saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini disampaikan dalam siaran pers (11/2) usai sidang lanjutan mahasiswa tersangka perusakan fasilitas saat aksi Omnibus Law atas nama IRF dan NAA pada Rabu, (10/2). Dalam sidang tersebut, JPU menghadirkan tiga orang saksi, yakni dua orang polisi