Pendidikan harus membuka seluas-luasnya mimbar akademik (Foto : Istimewa) Suasana tegang sempat tampak dalam pemaparan visi misi salah satu bakal calon Rektor Unnes Martitah. Hal ini bermula ketika Ahmad Slamet dari Fakultas Ekonomi mempertanyakan mengenai syarat dosen PNS aktif dan peningkaran surat pernyataan oleh bakal calon rektor. Ketua Senat Unnes Samsudi memotong beberapa kali pernyataan
Bakal Calon Rektor Unnes Martitah dari Fakultas Hukum (Foto : Istimewa) Bumbu-bumbu humor mewarnai pemaparan visi misi Martitah sebagai salah satu bakal calon rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes). Ia yang pandai menikung suasana untuk membuat audiens tertawa mengatakan, tidak mudah menjadi bakal calon rektor. Lebih-lebih ia yang seorang perempuan. “Ternyata nyalon rektor itu rekasa.
Jadwal Pemilihan Rektor (Pilrek) periode 2014-2018 yang sempat molor membuat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) melakukan perundingan dalam Forum Eksekutif Mahasiswa (FEM) yang terdiri atas seluruh BEM Fakultas. ”Dari kesepakatan tiga itu (Trituma-red) pihak BEM hanya ingin membuat pilrek berjalan sesuai tanggal yang sudah ditetapkan,” terang Presiden Mahasiswa Unnes Prasetyo Listiaji ketika ditemui dalam deklarasi Unnes
Anggota senat Unnes. Doc Unnes Polemik pengunduran jadwal pemilihan rektor (pilrek) Unnes 2014 menyebabkan Rektor Unnes Fathur Rokhman menggelar jumpa pers di ruang rapat pimpinan Gedung H lantai 2. Pihaknya mengklarifikasi bahwa pilrek yang sempat molor dari jadwal, kini sudah mulai berjalan kembali, Jumat (13/6). Ia menambahkan bahwa penetapan calon rektor Unnes sempat mundur diakibakan adanya
Hajat pemilihan presiden 2014 telah tampak dihiasi kampanye hitam yang menjurus pada isu Suku, Ras, dan Agama. Perbedaan (agama) mengandung ambivalensi dalam praksisnya. Di satu sisi, mampu menjadi sarana integrasi sosial bagi umat beragama. Namun di sisi lain, mampu menjadi sarana disintegrasi sosial yang menimbulkan perpecahan, ketegangan, maupun friksi. Pertimbangan tadi melatarbelakangi Kelompok Kajian Multikultural
Keresahan sivitas akademika Fakultas Hukum (FH) Unnes sempat muncul saat mencuat kabar penutupan Fakultas tersebut. Rencana penutupan tersebut ditengarai karena tidak adanya program studi kependidikan di Fakultas tersebut. Dekan FH Unnes Sartono Sahlan menyatakan, kabar tersebut tidak benar. “Tidak ada surat keputusan dari Kemendikbud yang menyatakan penutupan Fakultas Hukum Unnes karena tak memiliki prodi kependidikan,”