Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menganggap mahasiswa rentan dieksploitasi secara intelektual. Hal ini disampaikan oleh Hani Yulindrasari, Tim Akademik KIKA dalam diskusi bertajuk “Plagiarisme di Mata Mahasiswa”, Jumat (5/2). “Ada anggapan bahwa universitas bisa melakukan short cut dengan mudah untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah,” terang Hani. Hani memberi contoh, ketika mahasiswa diwajibkan menerbitkan publikasi, ia
Senin, 1 Februari 2021, telah berlangsung audiensi tertutup antara perwakilan mahasiswa dengan jajaran birokrat Unnes yang diwakili oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Dekan III dari beberapa fakultas. Ketidakhadiran Wakil Rektor II, Martono dan pihak yang berkaitan dengan keuangan Unnes membuat audiensi terkait UKT semester genap tidak menuai
Oleh Akhmad Idris* Kampus sebagai lembaga pendidikan tertinggi ⸺ sebab di sini lah dihasilkan manusia-manusia dengan legitimasi akademis ‘tingkat tinggi’, mulai dari sarjana; magister; doktor; hingga professor ⸺, memiliki beban yang cukup berat untuk menghasilkan lulusan-lulusan terdidik yang sedikit atau banyak dipengaruhi oleh kualitas para pendidiknya. Standar kualitas pendidik dengan menggunakan bahasa yang paling sederhana adalah
Melalui Kepala UPT Humas Universitas Negeri Semarang (Unnes), Muhammad Burhanudin memberikan tanggapan atas mencuatnya bukti plagiarisme Fathur Rokhman, Rektor Unnes yang dipaparkan oleh Tim Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) pada siaran pers (26/01). Burhan menyampaikan bahwa dugaan plagiarisme yang dilakukan Rektor Unnes tidak terbukti dan kasus sudah selesai. “Kasus dugaan plagiarisme disertasi Rektor Unnes
Tim Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengadakan siaran pers dalam bentuk monografi terhadap kasus plagiarisme Fathur Rokhman, Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), secara daring pada Selasa (26/01). Dhia Al Uyun, Koordinator KIKA mengungkapkan bahwa monografi ini adalah gerbang pembuka pembersihan lingkungan akademik dan upaya pengembalian marwah dunia akademik sebagai pusaran akal sehat. Sementara itu,
JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) meluncurkan catatan akhir tahun 2020 sekaligus proyeksi tahun 2021 yang bertajuk “Mutasi Kejahatan Negara-Korporasi dan Babak Baru Jerat Oligarki Tambang” secara daring pada Minggu (24/1). Menurut Ki Bagus selaku Divisi Jaringan dan Simpul JATAM Nasional, kerusakan lingkungan tidak terlepas dari banyaknya kebijakan dan kewenangan yang diterapkan oleh negara. Ia juga mengungkapkan