Di tengah laju regresi demokrasi yang berlangsung di Indonesia, pers merupakan institusi yang diharapkan memiliki peran penting dalam menahan laju regresi dan mendorong terwujudnya konsolidasi demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Wijayanto, Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dalam diskusi daring bertajuk “Menghadirkan Jurnalisme Berkualitas di Tengah Pandemi,
Tim Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengadakan siaran pers dalam bentuk monografi terhadap kasus plagiarisme Fathur Rokhman, Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), secara daring pada Selasa (26/01). Dhia Al Uyun, Koordinator KIKA mengungkapkan bahwa monografi ini adalah gerbang pembuka pembersihan lingkungan akademik dan upaya pengembalian marwah dunia akademik sebagai pusaran akal sehat. Sementara itu,
JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) meluncurkan catatan akhir tahun 2020 sekaligus proyeksi tahun 2021 yang bertajuk “Mutasi Kejahatan Negara-Korporasi dan Babak Baru Jerat Oligarki Tambang” secara daring pada Minggu (24/1). Menurut Ki Bagus selaku Divisi Jaringan dan Simpul JATAM Nasional, kerusakan lingkungan tidak terlepas dari banyaknya kebijakan dan kewenangan yang diterapkan oleh negara. Ia juga mengungkapkan
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta melakukan launching survei bertajuk “Kekerasan Seksual di Kalangan Jurnalis” via Zoom pada Sabtu (16/1). Widia Primastika selaku koordinator survei mengungkapkan bahwa survei ini dilakukan sebagai bahan rujukan pembentukan SOP (Standar Operasional Prosedur) internal AJI Jakarta. “Survei ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dari divisi gender, anak, dan kelompok marjinal AJI Jakarta
Dalam laporan tahunan yang diadakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers pada Selasa (12/01), Rizki Yudha selaku Public Interest Lawyer menyatakan terdapat tiga catatan penting dalam pemenuhan hak atas informasi selama tahun 2020. Ketiga catatan itu yakni buruknya pemenuhan hak atas informasi terkait pandemi, proses legislasi yang tertutup dan minimnya partisipasi publik, serta kewenangan pemerintah dalam
Berdasarkan surat edaran dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020, tentang penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun 2020/2021, pembelajaran di perguruan tinggi pada semester genap tahun 2020/2021 mulai bulan Januari 2021 dapat diselenggarakan secara campuran–tatap muka dan daring (hybrid learning). Unnes melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Zaenuri mengatakan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan delapan