Jumat (13/11) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Frans Josua Napitu mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI untuk melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rektor Unnes, Fathur Rokhman. Dalam siaran pers, Frans menyebutkan bahwa ada beberapa komponen yang berkaitan dengan keuangan atau anggaran yang dinilai janggal atau tidak wajar di Unnes, sehingga memunculkan dugaan
Pemilihan Umum Raya (Pemira)—agenda tahunan yang ada di Unnes—akan dilaksanakan kembali. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) Unnes. Melalui pesan suara WhatsApp (29/10), Muhammad Faqihudin—Ketua DPM KM Unnes, menerangkan bahwa DPM selaku pemegang regulasi telah mempersiapkan banyak hal, seperti berkoordinasi dengan birokrasi dan penanggung jawab Pemira fakultas. “Kita udah
Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) mengadakan webinar Bincang Santai Pers Mahasiswa Menolak Omnibus Law pada Minggu malam (18/10). Bincang santai tersebut dihadiri oleh 15 perwakilan Dewan Kota (DK) PPMI. Bincang santai ini membahas terakit pandangan tiap-tiap perwakilan DK PPMI mengenai Undang-undang (UU) Omnibus Law yang telah disahkan. Menurut Anna Desliani, perwakilan DK Banjarmasin, UU Omnibus
Universitas Negeri Semarang (Unnes) mendapatkan peringkat pertama dalam kategori TOP 10 Islamic Universities in The World se-Indonesia dan dunia. Sementara peringkat kedua adalah Universitas Muhammadiyah Malang. Pemeringkatan ini dilakukan oleh 4 International Colleges and Universities (4ICU). Melalui unggahan Instagram-nya, Fathur Rokhman–Rektor Unnes, menuliskan bahwa Unnes merupakan satu-satunya universitas di Indonesia yang bukan di bawah Kementerian
Program Pengenalan Akademik Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang (PPAK Unnes) tahun 2020 hari kedua dilaksanakan secara daring(6/9). Acara yang dilaksanakan melalui Zoom dan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Unnes berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Acara dimulai dengan pendataan kehadiran mahasiswa baru (maba). Terkait sistem presensi, panitia menyebarkan barcode untuk dipindai oleh
Mahasiswa Fakultas Hukum Unnes melakukan audiensi dengan DPRD Jawa Tengah untuk menagih komitmen pemerintah terkait masalah pendidikan (26/8). Audiensi dihadiri oleh lima perwakilan mahasiswa FH dan Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto. Mahasiswa menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan dan mencarikan solusi terkait masalah pendidikan di Indonesia terutama di masa pandemi. Pada audiensi yang bertempat di