Kamis (5/1), Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Pemira KM Unnes) 2022 dilaksanakan. Tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pemira tahun ini pun belum bisa menggaet suara mahasiswa sepenuhnya. Sebagian besar mahasiswa tidak berpartisipasi dalam Pemira tahun ini. Melansir dari portal data Unnes, jumlah mahasiswa jenjang S1 dan D3 Unnes pada tahun 2022
“Susah buat cari tempat ibadah, nggak semua gedung bisa dipakai. Seenggaknya kami perlu aula yang luas karena anggota kami juga banyak, mencapai 170 orang,” ucap Dikcy Damara Novianto, Wakil Ketua Unit Kerohanian Kristen (UKK) 2021. Dikcy, yang kini sebagai Dewan Pengarah UKK membagikan kisahnya mengenai bagaimana ia berusaha untuk melaksanakan ibadah. Saban Selasa, anggota UKK
Kolektif Hysteria menggelar festival Penta K Labs IV di Kampung Nelayan Tambakrejo, Tanjung Mas, Semarang. Festival yang dilaksanakan dua tahun sekali ini mengangkat tema “Malih Dadi Segara (Berubah Menjadi Laut)”. Tema itu dipilih untuk merespons perubahan tata ruang sebagai akibat dari adanya interaksi manusia dan alam yang mengakibatkan terendamnya kawasan Pantai Utara Jawa (pantura) oleh
Senin (5/12), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang bersama lembaga pers mahasiswa dan buruh melakukan aksi penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah. Beberapa pasal dalam rancangan produk hukum tersebut dinilai mengancam kebebasan pers. AJI berpendapat pasal-pasal yang mengatur mengenai penyebaran atau pengembangan ajaran Marxisme-Leninisme dan
Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggelar aksi di Tugu Muda untuk menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Sabtu (3/12). Aksi ini digelar sebagai respons dari kabar akan disahkannya RKUHP yang padahal masih memiliki cacat di sana-sini. Aksi tersebut menggandeng berbagai elemen mulai dari mahasiswa, masyarakat sipil hingga media massa. Umarul Faruq, koordinator massa aksi
Selasa (22/11), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan hasil kajian bertajuk “Urgensi Ratifikasi KILO 190: Menciptakan Dunia Kerja yang Bebas dari Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Penerapan Bisnis dan HAM”. Kajian tersebut berisi data kekerasan yang dialami pekerja yang dapat menjadi dasar agar Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (KILO) 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan