Advertorial
Berita Kabar Kilas

Krisis Sosial Ekologis di Pantura Jawa Sudah Memprihatinkan

Salah satu rumah dengan keadaan kosong di Dukuh Timbulsloko pada Minggu (4/6). Rumah tersebut dalam keadaan rusak akibat diterjang banjir rob. [BP2M/Rifky]
Salah satu rumah dengan keadaan kosong di Dukuh Timbulsloko pada Minggu (4/6). Rumah tersebut dalam keadaan rusak akibat diterjang banjir rob. [BP2M/Rifky]

Kondisi Pantai Utara (Pantura) Jawa berada pada situasi yang memprihatinkan. Alih-alih menghentikan berbagai kegiatan yang berdampak pada meluasnya krisis sosial ekologis, seperti turunnya permukaan tanah dan naiknya permukaan air laut, situasi itu justru dimanfaatkan oleh para pengembang. Hal itu disampaikan oleh Dara, Staf Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng pada diskusi bertajuk “Semarang Tenggelam: Menguak Krisis Sosial Ekologi Pesisir Pantai Utara” di Maring Kopi pada Sabtu (05/08).

Pada diskusi yang digelar oleh Mahasiswa Bergerak dan Maring Institute itu, Dara juga mengutip salah satu poin pada buku Maleh Dadi Segoro yang ditulis Bosman Batubara. “Kalau kata Bosman, krisis ekologis adalah prasyarat dari kapitalisme,” katanya. “Tanah yang sudah terkena banjir rob itu dimanfaatkan oleh para pengembang karena masyarakat sudah tersingkir,” lanjutnya.

Satu pandangan dengan Dara, Adib Saifin yang tergabung dalam Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Semarang, menduga para pengembang menerima banyak untung dengan skema yang saat ini mereka buat sendiri. “Di balik pembangunan itu menyebabkan krisis,” ucapnya.

Marzuki, warga Tambak Lorok, Semarang, yang terdampak adanya penurunan muka tanah dan banjir rob, mulanya menghiraukan keberadaan banjir rob. Sedari kecil, Marzuki sudah tidak asing dengan bencana itu. “Kalau kata Pak Ustad, kerusakan alam disebabkan oleh manusia-manusianya sendiri. “Nggak tau ini manusianya siapa,” kata Marzuki sambil terkekeh.

Dilansir dari Kompas.id,  InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) Sentinel-1 melakukan riset penurunan muka tanah di Kota Semarang. Riset tersebut menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di Semarang terhitung lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan muka air laut global. Pada rentang tahun 2015 sampai 2020, penurunan air tanah di Semarang  berkisar antara 2–3 cm per tahun. Sementara kenaikan muka air laut rata-rata hanya sekitar 3 mm per tahun.

Persoalan mengenai penurunan muka tanah di Kota Semarang juga dibahas dalam riset terbaru Geophysical Research Letters yang dipublikasikan pada 2022. Hasilnya menunjukkan bahwa laju penurunan muka tanah di Kota Semarang sekitar 0,9–6 cm per tahun. 

Penurunan muka tanah yang semakin parah disebabkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebih, terutama pada sektor industri. Dilansir dari mongabay.co.id, wilayah aglomerasi seperti Demak, Semarang, Salatiga dan Purwodadi memiliki 770 industri dengan penggunaan air baku sekitar 7.000 meter kubik per hari. Angka tersebut tergolong tinggi dibandingkan penggunaan air domestik yang bersumber dari air tanah sebesar 32%.  Hal ini kemudian memperparah banjir rob yang terjadi di jalur Pantura, terutama di sepanjang Semarang-Demak. 

 

Reporter: Ari Tama, Adinan

Editor: Rosa Maria Gustaf

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Advertorial