Universitas Negeri Semarang (Unnes) menetapkan peraturan baru terkait jumlah maksimal pengambilan satuan kredit semester (SKS) mahasiswa pada Kamis, 18 Februari 2021. Berbeda dari peraturan sebelumnya, mahasiswa baru hanya diperbolehkan mengambil maksimal 24 SKS mulai semester tiga. Dalam Surat Edaran Nomor B/1239/UN37/PD/2021 yang merujuk pada Peraturan Rektor Unnes Nomor 23 Tahun 2020, beban belajar mahasiswa semester
Ketua Lembaga Kemahasiswaan (LK), Forum Unit Kegiatan Mahasiswa (FUKM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Semarang telah dilantik pada Jumat, 19 Februari 2021. Namun, terpilihnya Nanda Pramudia Firdaus sebagai Ketua FUKM dinilai tidak transparan dan dipersoalkan di kalangan mahasiswa. Dimas Nur Wicaksono, Ketua UKM Cakra merasa bahwa pemilihan dan pelantikan ketua FUKM 2021 terkesan mendadak dan kurang transparan.
Persoalan uang kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi belum menemukan titik tengah antara pihak kampus dan mahasiswa. Sebelumnya, pada 1 Februari 2021 mahasiswa melakukan audiensi dengan tuntutan kebijakan potongan 50% untuk semua golongan UKT. Namun, pihak kampus tidak merealisasikan tuntutan mahasiswa tersebut. Alasannya, kampus mengikuti peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “(Potongan 50% UKT untuk semua
Pagebluk Covid-19 membuat ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia dipukul mundur dan mengalami kemerosotan. PHK marak terjadi, penghasilan menurun baik pada sektor formal maupun informal, bahkan sejumlah usaha kelas menengah ke bawah terpaksa gulung tikar. Masalah ekonomi saat pandemi membawa dampak yang lebih luas, seperti dalam ranah pendidikan—dalam hal ini kampus. Beberapa mahasiswa memilih untuk cuti,
Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah menyatakan keraguan atas kualifikasi para saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini disampaikan dalam siaran pers (11/2) usai sidang lanjutan mahasiswa tersangka perusakan fasilitas saat aksi Omnibus Law atas nama IRF dan NAA pada Rabu, (10/2). Dalam sidang tersebut, JPU menghadirkan tiga orang saksi, yakni dua orang polisi
Koalisi Pesisir Kendal-Semarang-Demak (KPKSD) meminta pemerintah untuk meninjau ulang Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanggul Tol Laut Semarang-Demak (TTLSD). Hal itu disampaikan dalam konferensi pers secara daring pada Rabu (10/02). Masnuah, warga Demak yang tergabung dalam KPKSD turut membacakan pernyataan sikap terkait krisis sosial-ekologis pembangunan TTLSD yang memperparah amblesan tanah dan banjir di Semarang. “Amblesan tanah