Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Acta Surya mendapat tindakan represi dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa AWS) Meithiana Indrasari. Peristiwa ini bermula pada Rabu (15/2) saat dua reporter Acta Surya Feby dan Kiki hendak melakukan wawancara perihal panduan akademik dan kebijakan Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru Stikosa AWS. Meithiana menolak melakukan wawancara
Senin (27/02), Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar aksi “Rembuk Bareng, Nyuoro Bareng” di Simpang Tujuh Unnes. Dihadiri perwakilan organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), aksi tersebut berbentuk kegiatan refleksi dan panggung bebas. Tujuan dari aksi itu ialah menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Penolakan itu terjadi lantaran beberapa poin dalam
Robohnya plafon ruang kelas nomor 116 di Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Ngaliyan Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada Kamis (16/02) lalu membuat mahasiswa di kampus itu merasa waswas. Persitiwa tersebut menjadi bukti nyata minimnya sarana prasarana dan fasilitas di kampus PGSD Ngaliyan. Beruntung, ketika peristiwa itu terjadi tidak ada kegiatan perkuliahan di ruangan tersebut.
Jumat (17/2), Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar aksi di depan Gedung Rektorat dengan tajuk “PGSD Ambrol Birokrasi Dobol”. Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak para pimpinan Unnes untuk melakukan renovasi secara masif kampus Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar (PGSD) Ngaliyan. Hal tersebut sebagai respons atas runtuhnya plafon di salah satu ruang kelas yang biasanya
Jika pekerja rumah tangga masuk ke dalam golongan pekerja maka mereka akan mendapat hak-haknya sebagai pekerja, seperti kesehatan dan ketenagakerjaan. Pernyataan itu diucapkan oleh Nur Khasanah, Ketua Serikat Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Semarang, ketika menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) pada aksi peringatan hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional di
Rabu (15/2), Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Semarang dan beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik) Semarang, Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), dan Grup Penyintas Kekerasan Rumah Tangga melakukan aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah.