Pameran seni rupa “Ameliorate” mewarnai Galeri B9 Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada tanggal 27 hingga 29 November 2020 lalu. Pameran yang diselenggarakan oleh mahasiswa program studi Pendidikan Seni Rupa Unnes Angkatan 2018 ini merupakan implementasi dari mata kuliah pameran seni rupa dalam upaya edukasi dan menghidupkan kembali arus kegiatan berkesenian
Jumat (13/11) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Frans Josua Napitu mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI untuk melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rektor Unnes, Fathur Rokhman. Dalam siaran pers, Frans menyebutkan bahwa ada beberapa komponen yang berkaitan dengan keuangan atau anggaran yang dinilai janggal atau tidak wajar di Unnes, sehingga memunculkan dugaan
Pemilihan Umum Raya (Pemira)—agenda tahunan yang ada di Unnes—akan dilaksanakan kembali. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) Unnes. Melalui pesan suara WhatsApp (29/10), Muhammad Faqihudin—Ketua DPM KM Unnes, menerangkan bahwa DPM selaku pemegang regulasi telah mempersiapkan banyak hal, seperti berkoordinasi dengan birokrasi dan penanggung jawab Pemira fakultas. “Kita udah
Oleh Diki Mardiansyah* Pendidikan sudah semestinya harus selaras dengan perubahan zaman. Perubahan di bidang pendidikan tidak cukup dengan waktu yang singkat, reformasi pendidikan butuh waktu minimal 10 hingga 15 tahun. Mas Menteri Nadiem Makarim—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hadir membawa harapan menciptakan perubahan di bidang pendidikan dengan kebijakan “Merdeka Belajar”, yang dalam pendidikan tinggi bertajuk “Kampus
Empat mahasiswa yang tergabung dalam massa aksi Tolak Omnibus law Semarang masih ditahan untuk sementara oleh pihak kepolisian pada Jumat (09/10) di Polrestabes Semarang. Mereka berempat berasal dari kampus yang berbeda dan sedang menjalani proses pemeriksanan. Ignatius Rhadite, volunteer LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Semarang mengatakan bahwa empat mahasiswa itu berasal perguruan tinggi negeri dan swasta
Editorial Di tengah pagebluk Covid-19 yang semakin tidak jelas penanganannya, pemerintah dan badan legislatif malah menyiapkan ‘pandemi’ lain. Melalui RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, dalih pemerintah dan badan legislatif dengan menyiapkan undang-undang guna membuka berbagai lapangan kerja baru, sepertinya patut dipertanyakan. Apalagi di tengah lesunya ekonomi dunia akibat pandemi ini. Proses pembahasan undang-undang terkesan