Jumat (24/06), Koalisi Rakyat Jawa Tengah menggelar aksi simbolik bertajuk “Demokrasi Dikebiri RKUHP Jadi Kunci” di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Aksi tersebut sebagai bentuk pemantik terhadap permasalahan yang terjadi mengenai isu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).   Koordinator lapangan (korlap), Razan, menyampaikan empat poin penting tuntutan pelaksanaan aksi, yaitu: (1) Buka draf RKUHP terbaru