Seperti halnya sebuah pilihan, ini merupakan pilihan yang berat. Mahasiswa bersikeras tak mau membayar KKN, di sisi lain terdapat peraturan dari Menristekdikti bahwa PTN tidak menanggung biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata. Seusai aksi perihal PGSD Tegal, mahasiswa angkatan 2014 mulai berkomentar dengan adanya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
KKN berbayar masih menjadi polemik di kampus yang mengusung tahun 2017 sebagai Tahun Reputasi ini. Pasalnya, mahasiswa belum menyetujui hal tersebut. Sehingga, hingga saat ini kajian dan pengisian petisi online masih tetap berlanjut. Lini Kampus – Terkait hasil rapat koordinasi KKN 2017 yang diselenggarakan oleh LP2M Universitas Negeri Semarang, Kamis (27/4), yaitu tidak adanya kesepakatan
KKN yang kini berbayar membuat mahasiswa mempertanyakan ketunggalan UKT. Seperti beberapa mahasiswa yang kami wawancarai dan komentar mahasiswa di petisi online BEM KM, mahasiswa menolak KKN berbayar dengan alasan, kami sudah bayar UKT, kalau kami bayar KKN, kemana UKT kami? Lini Kampus – Berkaitan dengan adanya KKN berbayar, mahasiswa masih belum menyetujui hal tersebut. Berawal
Adanya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 dengan pertimbangan dari pihak birokrat, biaya KKN akan disubsidi dari dana UKT sebesar Rp 295.000,00. Sehingga, mahasiswa hanya membayar sebesar Rp 285.000,00. Lini Kampus – Kamis, (27/4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang (Unnes), menyelenggarakan koordinasi terkait Kuliah