Advertorial
Kabar Kilas

Angkat Isu Kenaikan Biaya Pendidikan, Linguabase FBS Unnes Menggelar ‘DIKSI’

Presma BEM-KM Sajiwo menyampaikan materi pada acara DIKSI yang dipandu oleh Ranu Tyas Purbaya, Sabtu (11/5) [Magang BP2M/Nilam]
Presma BEM-KM Sajiwo menyampaikan materi pada acara DIKSI yang dipandu oleh Ranu Tyas Purbaya, Sabtu (11/5) [Magang BP2M/Nilam]

Sabtu (11/5), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Linguabase Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unnes menggelar Dialog Interaktif, Kritis, dan Solutif (DIKSI) bertajuk “Katanya Kampus Elit, Kok UKT Sulit? Rugi Dong!” di Ruang Gatotkaca belakang Kampung Budaya FBS. DIKSI bertujuan untuk mewadahi aspirasi mahasiswa terkait pendidikan dan biaya, terutama isu kenaikan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Unnes. Acara ini menghadirkan Presiden Mahasiswa (Presma) Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Unnes, Bahrudin Wahyu Aji Dwi Sajiwo sebagai pembicara utamanya. 

Dalam acara tersebut, Sajiwo menjelaskan bahwa penting untuk menyuarakan pendidikan gratis karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan terjamin dalam Undang-Undang 1945. Menurutnya, pendidikan gratis, kritis, dan demokratis memungkinkan tanpa memandang ideologi yang artinya setiap ideologi setuju dengan konsep tersebut.

“Terkait pendidikan gratis, seharusnya menjadi perjuangan bersama tanpa pertentangan ideologi, kelas, atau gender,” tuturnya.

Sajiwo juga membandingkan keberhasilan Chile dalam menerapkan pendidikan gratis, yang dimulai dari gerakan siswa SMA yang dikenal sebagai ‘Revolusi Penguin’ yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Meskipun pendapatan per kapita Indonesia lebih besar dari Chile, namun pendidikan gratis belum terwujud, dengan gejala yang terus bertambah menghambatnya. Kenaikan biaya pendidikan menjadi ancaman serius bagi masyarakat, sehingga pentingnya pendidikan gratis semakin nyata.

Sependapat dengan Sajiwo, Hanum Salsabila, peserta DIKSI dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menyatakan bahwa pendidikan adalah hak semua orang. Hanum juga melihat kenaikan biaya kuliah seperti IPI dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak hanya terjadi di Unnes, tetapi juga hampir di semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Ini semacam ironi atau paradoks. Pemerintah menginginkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, tapi tidak diimbangi kebijakan pendidikan yang layak dan merata,” tegasnya.

Menutup dialog tersebut, Sajiwo menuturkan bahwa hak atas pendidikan perlu diupayakan oleh semua orang. Ia menambahkan, mahasiswa Unnes tidak hanya mengalami kenaikan IPI, tetapi juga intervensi yang seharusnya bisa ditolak. Baginya, tidak ada hal yang perlu ditakutkan kecuali perihal kenaikan biaya kuliah dan Tuhan. 

“Pesanku kepada teman-teman, apa yang kita lakukan tidak melanggar hukum, kita sudah berhati-hati. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan gerakan ini,” tegasnya.

Reporter: Nilam Nathania (Magang BP2M), Revian Jedha Arhansyah (Magang BP2M), Laras Dwi Mufidah

Penulis: Nilam Nathania (Magang BP2M) dan Revian Jedha Arhansyah (Magang BP2M)

Editor: Siska Alfilia Nova

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Advertorial