Beranda Berita Kilas

Jaga Nyala Demokrasi, LBH Semarang Rilis Catahu 2024

Sesi pemaparan laporan konsultasi hukum yang ditangani langsung oleh LBH Semarang di Gedung Monod Diephuis & Co, Kota Lama, Semarang, Jumat (20/12/2024). [Mahendra Arqudanta/Magang BP2M]
Sesi pemaparan laporan konsultasi hukum yang ditangani langsung oleh LBH Semarang di Gedung Monod Diephuis & Co, Kota Lama, Semarang, Jumat (20/12/2024). [Mahendra Arqudanta/Magang BP2M]

Jumat (20/12/2024), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengadakan peluncuran Catatan Akhir Tahun (Catahu) untuk tahun 2024, dengan tajuk “Obituari Demokrasi: Menjaga Nyala, Menembus Kabut Gelap”. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Monod Diephuis & Co, Kota Lama, Semarang, dan berlangsung mulai pukul 14:00 hingga 17:00 WIB. Agenda ini berfokus pada laporan kerja advokasi, serta kondisi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Jawa Tengah. 

Ridho Rinaldo, ketua pelaksana Catahu 2024, menyampaikan bahwa tema ini diangkat guna merefleksikan dan mengenang demokrasi yang mulai pudar di Jawa Tengah. Ia menambahkan, bahwa Catahu tahun ini terdapat tiga isu yang menjadi sorotan utama.

“Ada isu lingkungan, infrastruktur, serta perempuan dan anak. Ketiga isu ini cukup problematik, khususnya di Jawa Tengah” tutur Ridho.

Pada sesi inti, Catahu menghadirkan lima pembicara yaitu Nukhan Dzu, Siti Zumroh Koly, Muhammad Ikbal, Amadela Andra, dan Ridho Rinaldo. Mereka secara bergantian memaparkan laporan terkait penerimaan konsultasi pendidikan dan pelatihan, situasi HAM di Jawa Tengah, serta advokasi di berbagai sektor, seperti, lingkungan, agraria, pesisir, ketenagakerjaan, dan Sipil-Politik (Sipol).

Adapun data Catahu ini diperoleh melalui pemantauan pemberitaan di media massa, aduan masyarakat, dan penanganan kasus oleh LBH Semarang. Proses ini berlangsung dalam rentang waktu dari November 2023 hingga November 2024.

Berdasarkan data tersebut, persoalan lingkungan hidup mendominasi dengan 135 kasus dari tahun 2023 hingga 2024. Diikuti oleh kasus perempuan dan anak sebanyak 128 kasus, serta isu infrastruktur dengan 71 kasus.

Pada akhir Catahu 2024 Ahmad Syamsuddin Arief, Direktur LBH Semarang, menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami ancaman serius akibat dinasti politik, pelemahan institusi demokrasi, dan tindakan represif yang dilakukan oleh para aparat. 

“Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering kali tidak berpihak masyarakat dan malah menguntungkan penguasa dan kapitalis,” ucap Arief saat menyimpulkan kegiatan Catahu 2024.

Andika Setya Wardana, seorang peserta Catahu 2024, menyatakan bahwa kegiatan ini sangat baik sebagai bentuk transparansi suatu lembaga. Menurutnya, acara ini dapat meningkatkan kredibilitas LBH Semarang. Ia juga menuturkan harapannya kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap isu sosial.

“Harapan saya, semoga akan lebih banyak tumbuh lembaga seperti LBH agar masyarakat peduli terhadap isu sosial,” ujar Andika.

Reporter: Mahendra Arqudanta (Magang BP2M), Naila Nurul Aulia (Magang BP2M)

Penulis: Mahendra Arqudanta (Magang BP2M), Naila Nurul Aulia (Magang BP2M)

Editor: Anastasia Retno 

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *