Terkait hasil verifikasi berkas persyaratan bakal calon presma dan wapresma BEM KM Unnes 2022, Wakil Presiden Mahasiswa BEM KM Unnes 2021 Franscollyn Mandalika, angkat bicara. Sebagai penanggung jawab pemira, ia mengatakan perihal keputusan dan hasil verifikasi sepenuhnya dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) maupun penyelenggara pemira lainnya, yakni Badan Pengawas Pemira (Banwasra) dan Dewan
Senin (20/12), Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) KM Unnes menetapkan Abdul Kholiq dan M. Najwa Sidqi sebagai pasangan tunggal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Unnes untuk Pemira 2022. Namun, penetapan calon ini tidak disetujui oleh beberapa pihak dan dinilai tidak transparan. Dalam video akun Instagram @pemiraunnes yang beredar (20/12), tiga bakal calon presma
Oleh: Diki Mardiansyah* Zaman telah berganti, teknologi maju semakin pesat. Kemajuan zaman dan teknologi seyogianya turut memunculkan upaya mengedukasi dan menjaga anak-anak tetap dalam “dunianya”. Hal ini penting dan perlu. Anak-anak berhak tetap berada dalam dunianya yang menyenangkan dan tidak “kaget” beranjak dewasa sebelum waktunya. Anak-anak harus bisa menikmati masa kecilnya dengan riang dan
![Peserta aksi terdiri dari PRT di Semarang menuntut disahkannya RUU PPRT [BP2M/Alisa].](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-15-at-10.38.48-1.jpeg)
Selasa (15/12), Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Tengah menggelar aksi rantai diri di depan gedung DPRD Jateng. Aksi tersebut sebagai bentuk protes dan desakan untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT). Beberapa peserta aksi merantai kaki yang menjadi simbol pekerja rumah tangga (PRT) belum mendapat perlindungan dari pemerintah, sehingga kebebasan dalam bekerja pun
Selasa (14/12), Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Tengah melakukan aksi rantai diri di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Aksi simbolik ini dilakukan sebagai upaya untuk memperjuangkan dan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang selama 17 tahun tidak kunjung disahkan. Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga, Nur Khasanah mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan