Jumat (24/06), Koalisi Rakyat Jawa Tengah menggelar aksi simbolik bertajuk “Demokrasi Dikebiri RKUHP Jadi Kunci” di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Aksi tersebut sebagai bentuk pemantik terhadap permasalahan yang terjadi mengenai isu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Koordinator lapangan (korlap), Razan, menyampaikan empat poin penting tuntutan pelaksanaan aksi, yaitu: (1) Buka draf RKUHP terbaru
Aliansi Semarang Melawan menggelar aksi bertajuk “Pemerintah dan DPR Pengkhianat Pahlawan” pada Selasa (10/11). Aksi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat kota Semarang, antara lain terdiri atas mahasiswa dan masyarakat umum di sekitar Semarang. Massa aksi berkumpul di depan Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal sekitar pukul 14.00 WIB untuk melakukan ziarah “Matur poro Leluhur”. Mereka melakukan
Rakyat Jawa Tengah Melawan (Rajam) menganggap audiensi yang dilakukan dengan pemerintah hanya formalitas. Hal inilah yang membuat mereka enggan duduk bersama dengan DPRD Jateng saat demonstrasi tolak Omnibus Law, Rabu (11/3). “Diskusi hanya berujung menjadi tumpukan kertas di meja,” tutur M. Abidin, Koordinator Lapangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Semarang. Abidin memberikan keterangan lebih
“Aku ingin menulis reportase seperti Dea Anugrah,” kata saya kepada Doni Darmawan, kawan saya yang juga reporter BP2M Unnes. “Aku juga, Cuk,” balasnya. Reportase yang kami maksud berjudul “Tentang 22 Mei: Harapan, dari Dekat Sekali” di Asumsi.co. Dea menulisnya saat isu kecurangan pilpres sedang tinggi-tingginya. Demonstrasi dalam skala besar pecah di Tanah Abang. Dia datang
Poin tuntutan Aliansi Semarang Raya ditandatangani oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Tuntutan di atas materai 6000 tersebut juga ditandatangani oleh Sukirman Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dan Abioso Seno Aji selaku Kapolrestabes Semarang. Ganjar berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat dan DPR RI. “Mereka (mahasiswa) minta saya meneruskan apa yang jadi aspirasi
Aliansi Semarang Raya melakukan Aksi Reformasi Dikorupsi bergerak menuju kantor Gubernur Jawa Tengah (24/09). Mereka meminta pemerintah utamanya DPR untuk memenuhi tujuh poin tuntutan yang mereka ajukan. Poin tuntutan tersebut sudah dibahas dan disetujui pada Konsolidasi Akbar Reformasi Dikorupsi (22/09) di UIN Walisongo Semarang. Pukul 08.50 WIB massa dari Universitas Negeri Semarang mulai menuju gedung