Lini Kampus – Demi menyukseskan agenda dunia pada tahun 2030 mengenai pembangunan berkelanjutan, Kedutaan Amerikat Serikat memberikan dukungan penuh pada pergerakan pemuda yang terealisasi dalam program YOUth4Dev Academy Bootcamp 03-07 Mei 2017. Acara yang diinisiasi oleh Alumni Youth Southeast Asian Leader Initiative (YSEALI) Academic Fellow 2015 ini menyatukan 34 komunitas di Indonesia guna mengidentifikasi isu
Pembayaran pelaksanaan KKN belum diputuskan. Pasalnya, mahasiswa belum menyetujui adanya biaya pelaksanaan KKN tersebut. BEM KM sebagai perwakilan mahasiswa menyuarakan, menolak KKN berbayar. Baca selengkapnya Mahasiswa Pertanyakan Ketunggalan UKT. Lini Kampus – Apabila nantinya Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang tetap memutuskan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbayar, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Seperti halnya sebuah pilihan, ini merupakan pilihan yang berat. Mahasiswa bersikeras tak mau membayar KKN, di sisi lain terdapat peraturan dari Menristekdikti bahwa PTN tidak menanggung biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata. Seusai aksi perihal PGSD Tegal, mahasiswa angkatan 2014 mulai berkomentar dengan adanya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
KKN berbayar masih menjadi polemik di kampus yang mengusung tahun 2017 sebagai Tahun Reputasi ini. Pasalnya, mahasiswa belum menyetujui hal tersebut. Sehingga, hingga saat ini kajian dan pengisian petisi online masih tetap berlanjut. Lini Kampus – Terkait hasil rapat koordinasi KKN 2017 yang diselenggarakan oleh LP2M Universitas Negeri Semarang, Kamis (27/4), yaitu tidak adanya kesepakatan
KKN yang kini berbayar membuat mahasiswa mempertanyakan ketunggalan UKT. Seperti beberapa mahasiswa yang kami wawancarai dan komentar mahasiswa di petisi online BEM KM, mahasiswa menolak KKN berbayar dengan alasan, kami sudah bayar UKT, kalau kami bayar KKN, kemana UKT kami? Lini Kampus – Berkaitan dengan adanya KKN berbayar, mahasiswa masih belum menyetujui hal tersebut. Berawal
Adanya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 dengan pertimbangan dari pihak birokrat, biaya KKN akan disubsidi dari dana UKT sebesar Rp 295.000,00. Sehingga, mahasiswa hanya membayar sebesar Rp 285.000,00. Lini Kampus – Kamis, (27/4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang (Unnes), menyelenggarakan koordinasi terkait Kuliah