Massa Aksi Semarang Raya di Depan Gedung DPRD Jawa Tengah [Doc.BP2M/Unnes]

Aliansi Semarang Raya  melakukan Aksi Reformasi Dikorupsi bergerak menuju kantor Gubernur Jawa Tengah (24/09). Mereka meminta pemerintah utamanya DPR untuk memenuhi tujuh poin tuntutan yang mereka ajukan. Poin tuntutan tersebut sudah dibahas dan disetujui pada Konsolidasi Akbar Reformasi Dikorupsi (22/09) di UIN Walisongo Semarang.

Pukul  08.50 WIB massa dari Universitas Negeri Semarang mulai menuju gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Berbondong-bondong  mereka keluar dari gerbang utama Unnes menuju titik kumpul (Patung Kuda) Peleburan dengan menaiki motor, memakai jas almamater  kuning serta membawa atribut spanduk yang berisi tuntutan dan protes kepada pemerintah

Setelah masa aksi mulai berdatangan, mulai dari Unnes, UIN Walisongo, Universitas Semarang,  Undip, dan Unwahas masa mulai berjalan ke utara dari titik kumpul (Patung Peleburan Undip). Sembari menunggu masa aksi yang lain mereka berjalan hingga memutari simpang 5 Semarang menuju depan kantor Gubernur Jateng.

Sementara rombongan mahasiswa UIN Walisongo pada pukul 09.38 WIB baru sampai ke jalan area simpang 5 Semarang dengan  arak-arakan sembari membunyikan klakson sepeda motor.

Sesampainya massa aksi di depan kantor gubernur pukul 10.05 WIB,  perwakilan massa melakukan orasi di atas mobil secara bergantian. Mulai dari perwakilan mahasiswa Unnes, Undip, Unisula, bahkan Unsoed. Segenap massa aksi menuntut pihak pemerintah untuk menemui massa dan berdialog di lapangan.

Baca Juga :Tolak Revisi UU KPK, Aliansi Semarang Raya: ‘Presiden Ingkar Janji’  

Malik Firdaus, Perwakilan mahasiswa Universitas  Jendral Soedirman, Banyumas turut serta   menyampaikan orasi di atas mobil. Malik menyuarakan kepada massa bahwa negara sedang mengalami banyak masalah dan perlu perhatian dari mahasiswa.

“Kenapa hari ini kita turun kawan-kawan? Karena negara sedang tidak baik-baik saja. Tentang KUHP yang katanya peninggalan kolonial yang kini direvisi sebagai karya bangsa millenial tapi masih berasa kolonial. Ini terbukti kawan-kawan banyak pasal-pasal yang akan mengebiri nilai-nilai demokrasi kita,” tegas Malik dengan nada menggebu-gebu.

Beberapa kali orasi dilakukan terdengar lebih dari satu komando selain di tempat orasi utama (Depan Gerbang Gedung Gubernur Semarang), Frans Napitu selaku Korlap Unnes meminta agar tetap satu suara dengan seruan “Satu Komando, Satu Tujuan” agar aksi tetap berjalan kondusif.

Pukul 10.29 massa meminta masuk kepada polisi yang berjaga di dalam kawasan gedung Gubernur. Apabila tidak diizinkan, massa akan mengeluarkan ultimatum untuk merobohkan gerbang.

11.19 WIB massa kembali bergerak untuk membuka paksa gerbang kantor DPRD Provinsi. Namun terdengar seruan  bahwa aksi tersebut adalah aksi damai sehingga massa menjadi kondusif kembali.

Tidak berselang lama, anggota DPRD baru mempersilakan perwakilan massa untuk berdialog di dalam gedung. Sementara massa menginginkan gerbang dibuka. Dengan pengeras suara, polisi meminta massa agar tetap tertib. Tetapi, karena kondisi yang kian panas dan massa yang terus mendesak agar pagar dibuka.

Hal ini tidak mengurungkan semangat massa aksi, hingga Pukul 11.41 massa mulai mendorong pintu gerbang yang menyebabkan gerbang kantor Gubernur berhasil dijebol. Segenap kerumunan massa yang ada didepan pintu gerbang berhadapan dengan kepolisian yang sudah berjaga di dalam gedung. Massa aksi hampir tidak kondusif, tetapi beberapa perwakilan masa menghentikan untuk tetap kondusif.

Massa Aksi Semarang Raya 24 September 2019 di depan gedung DPRD Jawa Tengah [Doc. BP2M/Unnes]
Merespon kejadian tersebut, polisi naik ke podium tempat mahasiswa berorasi dan mengimbau agar aksi berjalan damai.  Frans Napitu, meminta aparat polisi untuk mundur. Massa aksi juga meminta agar sirine mobil polisi dimatikan. Sementara gas air mata sudah diarahkan ke mahasiswa. Padahal sebelumnya polisi sempat menjanjikan gas air mata untuk mundur.

Menanggapi aksi yang mulai tidak kondusif, Ganjar pukul 12.00 WIB menemui massa. Ganjar naik ke podium dan menyampaikan bahwa dirinya selaku Gubernur Jawa Tengah akan menyampaikan aspirasi massa yang berupa tujuh poin tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI. Ia juga mengajak massa aksi untuk besok merapikan kembali taman yang diinjak-injak oleh massa.

Pukul 12.16 WIB akhirnya dilakukan penandatanganan tuntutan mahasiswa oleh Ganjar Pranowo. Ganjar  menyatakan, ia akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat dan DPR RI.

“Tanda tangan Ganjar, DPR, dan Kapolres itu harus dibuktikan dengan komitmen. Mereka harus berupaya menyampaikan aspirasi rakyat sampai ke pusat dan kalau sampai pada dilantiknya presiden bulan depan aspirasi rakyat tidak dipenuhi, kami berkomitmen lima kali lipat dari ribuan massa hari ini turun ke jalan bahkan ke Jakarta untuk menuntut Jokowi agar menuruti kedaulatan rakyat,” ujar Cornel Gea, koordinator aksi  menanggapi tanggapan Ganjar.

Reporter : Niamah, Diki, Ismi, Nila

Editor     : Amilia Buana