Soroti Banjir Tak Kunjung Surut, WALHI Jawa Tengah Gelar Konferensi Pers Pertanggungjawaban Pemerintah

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah menggelar konferensi pers melalui platform Zoom Meeting pada Kamis (30/10/2025) pukul 14.00 WIB. Konferensi pers bertajuk “Mengejar Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penanganan Kebencanaan di Jawa Tengah” tersebut merupakan reaksi dari WALHI mewakili keresahan masyarakat terhadap banjir yang tak kunjung surut imbas curah hujan yang tinggi terus mengguyur sebagian wilayah pesisir utara.

Dalam konferensi pers tersebut, WALHI menyoroti lemahnya kebijakan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana banjir yang setiap tahun berulang. Melalui paparan hasil kajian cepatnya, WALHI menilai bahwa banjir di sebagian wilayah pesisir utara Jawa Tengah bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, melainkan hasil dari kesalahan tata kelola ruang dan pembangunan yang tidak berpihak pada lingkungan.

“Sejak awal 2025, solusinya selalu sama, pompa air. Sementara daerah hulunya dibabat habis. Ini bukan anomali cuaca, tapi anomali kebijakan pemerintah. Banjir tidak tiba-tiba terjadi karena hujan atau tanggul jebol, melainkan akibat rusaknya daerah hulu dan hilir yang mengubah siklus hidrologi,” ujar Dera perwakilan WALHI Jawa Tengah.

Tak hanya menyampaikan pernyataan, Dera selaku perwakilan WALHI Jawa Tengah juga menjawab pertanyaan dari beberapa partisipan yang tergabung dalam konferensi pers, salah satunya yakni Arina Zulfa mengenai sudah tepatkah pemerintah menyediakan kolam retensi, sodetan, serta perlukah adanya peninggian jalan.

“Kolam retensi dan sodetan ini hanya berdasarkan pendekatan teknis yang bersifat sementara sehingga tidak menimbulkan implikasi yang begitu serius. Kalau soal peninggian jalan, akan menimbulkan masalah baru karena ketika jalan lebih tinggi banjir nanti lebih parah di permukiman,” jawab Dera dalam konferensi pers.

Dera menambahkan bahwasanya untuk tidak merasakan banjir sepenuhnya lagi di sebagian wilayah pesisir utara Jawa Tengah khususnya Kota Semarang diperlukan waktu yang sangat lama apabila tata ruang tidak segera dibenahi dan penyebab banjir tak kunjung diselesaikan.

“Kalau sepenuhnya tidak ada banjir kita memerlukan waktu yang cukup lama 10-15 tahun. Tapi untuk mengurangi dampak, kami yakin kurang dari 5 tahun bisa tercapai apabila rekomendasi yang ditawarkan oleh WALHI diterapkan oleh pemerintah,” ucap Dera.

Adapun lima rekomendasi yang WALHI tawarkan untuk menanggulangi banjir yang berulang di pesisir utara Jawa Tengah, di antaranya yaitu :

1. Meninjau ulang kebijakan perencanaan tata ruang daerah yang berkaitan dengan corak ekonomi yang ekstraktif di kawasan hulu; 
2. Fokus penanggulangan bencana adalah dari akar dengan membatasi dan menutup berbagai macam proyek dan izin usaha yang merusak kawasan hulu; 
3. Menjalankan dan memulihkan fungsi kawasan hulu dan daerah aliran sungai sebagai daerah resapan dan lindung; 
4. Membentuk kebijakan tentang kebencanaan yang berfokus kepada region, dengan melihat kesalingan hubungan satu daerah dengan daerah lain; 
5. Menghentikan kebijakan teknikal sebagai bagian dari mitigasi kebencanaan. 

Melalui rekomendasi tersebut, WALHI Jawa Tengah mendorong pemerintah untuk tidak lagi bergantung pada pendekatan teknis. Pembenahan akar masalah lingkungan terutama di kawasan hulu dan hilir daerah aliran sungai dinilai menjadi kunci agar banjir di pesisir utara Jawa Tengah tidak berulang setiap tahun.

Reporter : Raihan Rahmat

Penulis : Raihan Rahmat

Editor : Anastasia Retno