Oleh Diki Mardiansyah* Pendidikan sudah semestinya harus selaras dengan perubahan zaman. Perubahan di bidang pendidikan tidak cukup dengan waktu yang singkat, reformasi pendidikan butuh waktu minimal 10 hingga 15 tahun. Mas Menteri Nadiem Makarim—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hadir membawa harapan menciptakan perubahan di bidang pendidikan dengan kebijakan “Merdeka Belajar”, yang dalam pendidikan tinggi bertajuk “Kampus
Empat mahasiswa yang tergabung dalam massa aksi Tolak Omnibus law Semarang masih ditahan untuk sementara oleh pihak kepolisian pada Jumat (09/10) di Polrestabes Semarang. Mereka berempat berasal dari kampus yang berbeda dan sedang menjalani proses pemeriksanan. Ignatius Rhadite, volunteer LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Semarang mengatakan bahwa empat mahasiswa itu berasal perguruan tinggi negeri dan swasta
Editorial Di tengah pagebluk Covid-19 yang semakin tidak jelas penanganannya, pemerintah dan badan legislatif malah menyiapkan ‘pandemi’ lain. Melalui RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, dalih pemerintah dan badan legislatif dengan menyiapkan undang-undang guna membuka berbagai lapangan kerja baru, sepertinya patut dipertanyakan. Apalagi di tengah lesunya ekonomi dunia akibat pandemi ini. Proses pembahasan undang-undang terkesan
Program Pengenalan Akademik Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang (PPAK Unnes) tahun 2020 hari kedua dilaksanakan secara daring(6/9). Acara yang dilaksanakan melalui Zoom dan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Unnes berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Acara dimulai dengan pendataan kehadiran mahasiswa baru (maba). Terkait sistem presensi, panitia menyebarkan barcode untuk dipindai oleh
Perwakilan mahasiswa dari BEM se-Unnes mendatangi rektorat untuk menyuarakan terkait UKT dan SPI mahasiswa baru di tengah pandemi (31/8). Aksi ini dilakukan karena draf Memorandum of Understanding (MoU) kedua pada audiensi sebelumnya tidak segera direalisasikan oleh pihak rektorat. Padahal MoU tersebut sudah ditandatangani oleh Abdurrahman, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, sebagai bentuk penerimaan tuntutan. Aksi Menagih
Mahasiswa Fakultas Hukum Unnes melakukan audiensi dengan DPRD Jawa Tengah untuk menagih komitmen pemerintah terkait masalah pendidikan (26/8). Audiensi dihadiri oleh lima perwakilan mahasiswa FH dan Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto. Mahasiswa menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan dan mencarikan solusi terkait masalah pendidikan di Indonesia terutama di masa pandemi. Pada audiensi yang bertempat di