Kamis (31/3), Aliansi Rakyat Jawa Tengah (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), mahasiswa se-Semarang, dan komunitas buruh) menggelar aksi bertajuk “Rakyat Jawa Tengah Menggugat” di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi ini sebagai bentuk tindak lanjut dari aksi pada 22 Maret lalu. Koordinator Lapangan (Korlap), Rahmatullah Yudha, menyampaikan lima poin penting dari pelaksanaan aksi:
Tanggal 1 Mei menjadi hari yang bersejarah bagi para buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Mulyono, Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah dalam Webinar “Refleksi Hari Buruh: Menyoal Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Buruh di Tengah Pandemi Covid-19”, Jumat (30/4). Mulyono mengatakan, tuntutan yang akan diajukan oleh kelompok buruh kali
Rakyat Jawa Tengah Melawan (Rajam) menganggap audiensi yang dilakukan dengan pemerintah hanya formalitas. Hal inilah yang membuat mereka enggan duduk bersama dengan DPRD Jateng saat demonstrasi tolak Omnibus Law, Rabu (11/3). “Diskusi hanya berujung menjadi tumpukan kertas di meja,” tutur M. Abidin, Koordinator Lapangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Semarang. Abidin memberikan keterangan lebih
DPRD Jawa Tengah berjanji akan membawa poin-poin tuntutan buruh ke DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Yudi Indras Wiendarto, anggota Komisi E DPRD Jateng saat audiensi dengan massa buruh yang berdemonstrasi di depan Kantor DPRD, Rabu (11/3). Dalam audiensi tersebut setidaknya ada dua poin yang disepakati oleh pihak DPRD. Pertama, kesediaan untuk membuat surat rekomendasi
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Jawa Tengah berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu (11/03). Dalam aksi tersebut, KSBSI memprotes rencana kebijakan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang sedang digarap pemerintah. “Hari ini kita akan menyuarakan buruh Jawa Tengah untuk menolak Omnibus Law. Aksi ini didukung oleh seluruh elemen soal penolakan,” tegas Wahyu Dito,